Beritapekerja.com | Di negara-negara tersebut, hak-hak rakyat, termasuk kaum buruh, sangat dilindungi. Mereka juga membuka ruang yang seluas-luasnya bagi kaum buruh dan sektor sosial lainnya untuk ikut merumuskan dan menentukan kebijakan negara.
Berikut ini 4 negara Amerika Latin yang berhasil melindungi dan meningkatkan harkat dan martabat buruhnya. Pemerintahan empat negara ini telah menerapkan reformasi ketenagakerjaan secara progressif, yang memungkinkan terjadinya kenaikan upah buruh dan pengurangan ketimpangan di sektor tenaga kerja.
Bolivia
Bolivia di bawah kepemimpinan Presiden Evo Morales telah berhasil melahirkan banyak kebijakan yang pro buruh dan rakyat miskin. Salah satunya adalah soal peningkatan upah minimum.
Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), melalui kebijakan pengupahan yang progressif, upah minimum buruh di Bolivia sudah meningkat 104 persen sejak tahun 2006. Ini termasuk kenaikan tertinggi di antara negara-negara Amerika Latin.
Kemudian, sejak tahun 2005, Presiden Evo Morales telah membuat banyak kemajuan besar dalam mendorong UU perburuhan yang progressif, seperti:
Pertama, larangan PHK yang bertentangan dengan UU;
Kedua, legalisasi pemogokan;
Ketiga, nasionalisasi dana pensiun swasta;
Keempat, meningkatkan penerima manfaat pensiun;
Kelima, pemberian gaji selama 3 bulan bagi buruh yang menjadi korban PHK atau mengundurkan diri;
Keenam, larangan PHK bagi perempuan yang punya balita;
Brazil
UU ketenagakerjaan Brazil, yang disebut Konsolidasi UU Perburuhan, tidak banyak berubah sejak di-undangkan di era pemerintahan populis Getulio Vargas di tahun 1943.
UU itu memberikan perlindungan yang kuat bagi buruh Brazil, termasuk hak atas jaminan sosial dan upah layak. Juga ada klausul yang melarang PHK terhadap pekerja wanita yang sedang hamil atau punya balita.
Di bawah pemerintahan Partai Buruh, nasib kaum buruh Brazil makin diperhatikan. Ekonomi Brazil tumbuh mengesankan di atas 7 persen. Hal tersebut menciptakan kesempatan kerja yang luas bagi rakyat Brazil.
Di bawah kepemimpinan Presiden Dilma Roussef saja, ada 5 juta pekerjaan formal baru yang berhasil diciptakan.
Ekuador
Ekuador di bawah “Revolusi Warga” yang dilancarkan oleh Presiden berhaluan kiri Rafael Correa juga meraih kemajuan besar dalam perlindungan hak-hak buruh.
Sepanjang 2007-2015, Ekuador berhasil mempertahankan pertumbuhan lapangan pekerja sektor formal sebesar 6 persen. Hal ini berhasil memangkas angka pengangguran dan kesenjangan upah.
Awal tahun ini, Ekuador kembali melakukan langkah maju dalam mendorong UU ketenagakerjaan yang lebih melindungi hak-hak kaum buruh. UU ini, yang mendapat pujian ILO, memberikan perlindungan kepada kelompok rentan dan mereka yang secara historis terdiskriminasi, seperti perempuan hamil, keturunan Afrika (Afrika-Ekuador), LGBT dan lain-lain.
Tidak hanya itu, pengusaha yang kedapatan melakukan PHK ilegal atau melanggar UU akan dikenai kewajiban membayar upah buruh yang di-PHK itu selama satu tahun.
UU ini juga mengamanatkan pembentukan Dewan Nasional untuk urusan gaji dan pekerjaan. Isinya adalah perwakilan buruh, pengusaha, dan negara. Dewan ini akan menjadi badan konsultasi untuk mengusulkan kebijakan soal ketenagakerjaan dan upah.
Venezuela
Sejak di bawah pemerintahan Hugo Chavez, nasib buruh Venezuela pelan-pelan membaik. Bukan hanya karena peningkatan upah yang signifikan dan sejumlah program sosial, tetapi juga perombakan revolusioner dalam relasi ketenagakerjaan.
Tahun 2012, Chavez meneken UU perburuhan baru yang sangat revolusioner. UU baru ini menghilangkan sistim kerja kontrak dan outsourcing. UU ini juga melarang PHK sepihak. Tidak hanya itu, UU ini juga memangkas jam kerja menjadi kurang dari 40 jam kerja seminggu.
Yang lebih penting lagi, UU ini membuka pintu bagi demokratisasi dalam hubungan kerja. Misalnya, mempromosikan kesetaraan gender dalam dunia ketenagakerjaan. Juga pemberian hak cuti bersalin 12-25 minggu kepada pekerja perempuan.
Di bawah Presiden Nicolas Maduro, berbagai program sosial pemerintah, seperti klinik kesehatan gratis dan bahan makanan bersubsidi, diperluas ke tempat kerja.
Selain itu, Maduro juga menyediakan dana untuk melindungi dan meningkatkan nilai tabungan jaminan sosial tenaga kerja.
Tidak hanya itu, di setiap peringatan hari buruh, pemerintah Venezuela mengumumkan kenaikan upah minimum buruh rata-rata 30 persen.
