Siantar | BeritaPekerja.Com – Perwakilan para pedagang pasar PD Pasar Horas Jaya (PHJ) kembali mendatangi Kantor DPRD Kota Siantar, Senin,(31/05/2016) pukul.10.00 wib menuntut pembentukan pansus. Pertemuan yang rencananya di pimpin oleh Pimpinan DPRD tersebut. Namun karena tidak berada ditempat akhirnya para pedagang diterima oleh Anggota Komisi II.
Dalam pertemuan tersebut para pedagang mengatakan,” tidak ada realisasi atas penolakan kenaikan retribusi ini? Justru pada Tanggal 13 April 2016, PJ.Walikota Siantar Drs.Jumsadi Damanik malah menandatangani SK kenaikan retribusi Nomor: 900/344/IV/WK – Tahun 2016 Tentang Kenaikan Tarif Kontribusi Pelayanan Pasar,” ujar perwakilan pedagang.
Tio Ria Panjaitan salah seorang pedagang mengatakan,” sudah sembraut semua di Pasar Horas ini, kartu izin berjualan (KIB) dan tata letak pedagang juga tidak lagi teratur sesuai dengan aturan,”ujarnya.
Hal ini akibat managemen PDPHJ yang kurang baik. Seperti jualan kain di samping pedagang daging babi, inikan sudah sembraut,” ujar Tio
Tio menambahkan,”semua pedagang berlomba ke lantai I, selanjutnya berada diluar pedagang kaki lima. Akibatnya tidak ada lagi konsumen yang mau naik ke lantai atas. Tiga kios saya namun saya hanya berpenghasilan Rp75.000 per hari dengan rincian, Rp.30.000 untuk pegawai dan saya bawa pulang hanya Rp45.000. Kami juga sering tak buka dasar dalam seminggu, kasihanlah kalian DPRD melihat kondisi para pedagang ini,”sebutnya.
Naek Sinaga salah seorang pedagang mengatakan,” kami sudah pernah sampaikan keluhan kami ini melalui unjuk rasa pada tanggal 06 Mei 2016 lalu pada pertemuan dengan pihak PD.PHJ dan yang dihadiri Pj.Walikota. Namun kenapa malah PJ Wali Kota menandatangani kenaikan retribusi pada tanggal 18 Mei 2016. Sungguh arogan kalilah Pj.Walikota ini, DPRD pun tak digubrisnya, apalagilah kami para pedagangkecil ini,” terangnya.
Akibat terlalu kecewa para pedagang seolah berlomba mengungkapkan kekecewaannya perihal kesembrautan pasar dan kenaikan retribusi. Naek mengatakan,”tak pernah ada sosialisasi kepada kami perihal kenaikan retribusi dan analisa kenaikannya,”sebut Nadeak.
Salah seorang pedagang Mangasi Tampubolon mengatakan,”sudah 3 Minggu pertemuan kita dengan DPRD ini, namun tak ada solusi. Datanglah dulu kalian DPRD ini kelapangan untuk melihat situasi,. Sepertinya gak ada inisiatif kalian DPRD ini datanglah dulu kalian melihat kondisi pedagang. Datang, Duduk, Diam, Duitnya juga kalian DPRD ini,”katanya.
Anggota komisi II DPRD Asrida Sitohang menjawab pertanyaan para pedagang mengatakan,”Kami sudah bicara dengan Dirut PD Pasar Horas Jaya (PHJ) Drs.Setia Siagian. Setia saat itu mengatakan kepada kami DPRD Siantar bahwa mereka sudah berbuat, dan kami juga telah mengingatkan soal kebongkaran kios para pedagang,” katanya
Asrida menambahkan,”Direktur Utama PDPHJ Drs.Setia Siagian mengatakan kepada kami bahwa mereka sudah berupaya meningkatkan keamanan kios dari aksi pencurian dan copet. Kini pasar horas sudah aman itu kata Dirut PDPHJ kepada kami, kan butuh proses juga,”katanya.
Lebih lanjut Asrida mengatakan,”masalah ruang terbuka hijau yang berguna untuk ruang pentilasi udara, dan tata letak pedagang sampai kini masih belum dapat terselesaikan dan sejumlah problem lain masih butuh perbaikan. Percayalah, kami akan terus bekerja dan tidak akan bisa di beli dengan uang oleh siapapun” katanya.
Terkait ultimatum Dirut PDPHJ Setia Siagian kepada pedagang yang mengancam akan memberi sanksi jika belum pedagang belum membayar retribusi. Anggota Komisi II Hendri Dunand Sinaga mengatakan,” karena soal kenaikan retribusikan masih butuh proses penyelesaian sewajarnya pembayaran retribusi harus ditunda.
Dalam waktu dekat kami akan bertemu dengan pihak jajaran Direksi PDPHJ untuk membicarakan aspirasi para pedagang”pungkasnya.
Penulis : Petrus Fernando Sitopu
Editor : Hamdhani Chaniago
