Pertemuan tingkat Menteri Tenaga Kerja Pada Collombo Process yg berlangsung Di Srilangka mulai tgl 23-25 Agustus akan membahas 5 isu utama problem Ketenagakerjaan. Pertemuan tahunan ini didahului dengan pertemuan pejabat Senior yang membahas 2 Hal penting yakni : 5 thematic dalam menuju fair and safe migration Serta membahas draft declarasi yg akan disepakati Pada pertemuan tingkat Menteri tgl 24 Agustus 2016.
Adapun 5 thematic yang didiskusikan para pejabat senior untuk disepakati para menteri itu adalah problem Labour Market Analysis. Pada diskusi ini Indonesia akan sharing terhadap penguatan labour market informasi yg dimiliki dan terkoneksitas ke district level.
“Hal ini akan terus diperkuat, sehingga bisa mengetahui dengan jelas kebutuhan Tenaga Kerja (TK) dan kesempatan TK yg ada secara detail. Dengan demikian bisa terbaca kebutuhan masing-masing negara (Job title, Job specification and Job requirement) dan bisa mempersiapkan calon Migran Worker dengan lebih baik (skill development and recoqnition),” kata kepala Biro Humas Helmiati Basri yang ikut pertemuan KTT menteri tenaga kerja di Collombo, Kamis (25/8/2016).
menurut dia, hal lain yang di bahas adalah Skill and qualification recoqnition. kedua hal ini sangat diperlukan dalam menuju perlindungan yang maksimal bagi Migrant workers (MW). Skill dimaksudkan termasuk pengembangan pelatihan yg diharapkan dan diakui oleh receiving states. Oleh karena itu, Indonesia propose perlunya sharing dalam National qualification Framework yg nantinya akan mudah dalam mengkatagorikan persamaan kualifikasi pada jabatan tertentu.
“Isu Promoting ethical recruitment juga ikut di kaji. Pada isue ini, akan didiskusikan bagaimana merekrut MW secara aman dan aksesibel. Indonesia sharing bahwa merekrut MW dilakukan dengan dua cara yakni melalui pelayanan langsung dan pelayanan By online. Dengan demikian, MW dapat memperoleh pelayanan secara maksimal,” terang dia.
sementara isu pre departure orientation (PDO) and empowerment juga tak luput dari sorotan KTT menaker kali ini. Pada PDO ini Indonesia sharing terhadap persiapan bagi TKI Kita sebelum keberangkatan termasuk PDO yg disiapkan dan dibiayai Pemerintah untuk lebih mengenal budaya dan hukum yang berlaku di negara penempatan, sedangkan Pemberdayaan TK terutama bagi vulnarable workers ditekankan pada pemberian berbagai pelatihan agar mereka bisa menjadi enterpreneur atau bekerja sektor formal di negaranya sendiri.
“Soal Remittances juga ikut di bahas. Pada isue ini , Indonesia sharing bahwa point Remittances ditekankan pada pembinaan MW untuk dapat memanfaatkan sisa dana yg mereka peroleh agar dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan karya mereka melalui usaha-usaha yang akan dirintisnya. Untuk itu Pemerintah menggandeng dunia usaha dan perbankan untuk ikut dalam pengelolaan Remittances dimaksud,” papar dia.
Pada sisi lain, lanjut Helmiati, Indonesia juga propose agar perlindungan MW menjadi hal yg sangat penting. Untuk vulnarable workers, Jenis jabatan yg tidak Multi tasking perlu dibicarakan bersama. Disamping itu untuk menuju decent works diperlukan net working labour inspector yg akan melindungi MW ditempat kerja.
“Sedangkan Pada pembahasan draft deklarasi. Disepakati isi deklarasi yg menggambarkan 5 thematic diatas Serta Sepakat menjalani kerjasama dgn receiving states melalui Abu Dhabi Dialog,” pangkasnya.
Pada pertemuan tersebut juga diingatkan adanya penambahan keanggotaan baru Di Collombo Process yakni Cambodia. Pertemuan SOM tersebut merupakan Hasil diskusi yg telah berlangsung Dan dibahas Pada symposium satu Hari sebelum berlangsungnya SOM pada 23 Agustus 2016.
Sumber: KemnakerRI
