Siantar | BeritaPekerja.Com – DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kota Pematangsiantar melakukan audensi dan menayakan realisasi program bantuan yang bersifat sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos RI) ke Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Pematangsiantar.
JPKP disambut oleh sekretaris Dinsosnaker Pematangsiantar Yusmar Saragih.
Dalam audensi DPD JPKP dengan Dinsosnaker mengatakan kehadiran JPKP sebagai pendamping kebijakan pembangunan, khususnya program yang menjadi prioritas pembangunan nasional,” ujar Trisno Munthe yang juga ketua JPKP Pematangsiantar.
Jadi kita bekerjasama dengan pemerintahan demi pencapaian pembangunan yang tepat sasaran hingga ke daerah-daerah. Sekaligus realisasi MoU yang sudah terlaksana antara DPP JPKP dengan Kementerian Sosial RI,” kata Trisno Munthe
Trisno menceritakan, bahwa kunjungan DPD JPKP kali ini, khusus untuk mensosialisasikan MoU yang telah ada antara DPP JPKP dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) dan bentuk realisasi yang telah dilakukan serta meminta data-data terkait bantuan sosial yang sifatnya berasal dari Kementerian Sosial RI.
Sehingga apa yang diperoleh, menjadi laporan resmi yang akan disampaikan. Namun menurutnya, keterangan yang diperoleh dari pihak Dinsosnaker, melalui Sekretaris, Yusmar Saragih, begitu miris dan menjadi evaluasi yang harus ditindaklanjuti.
“Semua dana bantuan dari Kementerian Sosial tidak pernah melibatkan dinas baik pelaksanaan dan hasil yang dilaporkan. Kalau ada oknum dinas yang ikut terlibat dalam bantuan bedah rumah dan dana bantuan usaha Kemensos, itu tidak menjadi bagian yang harus dipertanggungjawabkan dinas,
itu hanya inisiatif pribadi oknum yang bersangkutan, termasuk jika mendapat keuntungan dari pelaksanaannya. Meski untuk data pengajuan penerima bantuan dinaslah penyampaiannya,” ujar Trisno menirukan pengakuan Yusmar.
Masih menurut Ketua DPD JPKP Pematangsiantar bahwa penjelasan dan keterangan yang diperoleh dari pihak Dinsosnaker itu akan menjadi acuan melalui Dewan Pimpinan Pusat JPKP.
Dalam kunjungan sosialisasi tersebut Trisno didampingi sekretaris, Janri Purba, Wakil Sekretaris Syahputra Simanjuntak, devisi Sosial Tenaga Kerja, Zulkifli Simanjuntak, dan divisi pendampingan proyek APBD/ APBN, Josnan Tarigan. (*)
Editor : Petrus F. Sitopu