Agus BM Butarbutar, Sekretaris Eksekutif Japtra \
Siantar | BeritaPekerja.Com
Perjalanan Roda Pemerintahan Kota Pematangsiantar sampai pada pemerintahan pusat serta dengan konstelasi politik yang sampai saat ini sedang hangat sangat mempengaruhi kinerja pemerintah setempat. Amatan ini muncul dari berbagai kalangan baik daerah setempat maupun sampai pada pusat. Kondisi ini juga tidak luput dari perhatian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan pemerintah provinsi Sumatera Utara yang sampai pergantian Pj. (Penjabat) Walikota Pematangsiantar sampai 3 (tiga) kali.
Pada tanggal 9 Desember 2015 adalah jadwal pelaksanaan Pilkada serentak secara Nasional menurut keputusan KPU-RI. Namun Pilkada di Kota Pematangsiantar saat itu mengalami penundaan akibat adanya persoalan internal salah satu Partai Politik ditingkatan pusat. Sehingga dan ternyata masyarakat Siantar mengalami banyak hambatan dalam pemenuhan kebutuhan kepentingan publik akibat terlambatnya penetapan Walikota yang defenitif, serta tidak tampaknya kelancaran kinerja roda Pemerintahan yang di jabat sebagai Pj. Walikota, secara khusus suatu keputusan yang strategis tersebut benar-benar urgen dan / atau dengan cepat dan cermat .
Bahwa kondisi yang dialami warga Pematangsiantar ini sungguh sangat memprihatinkan. Sebab banyak pekerjaan dan tanggung jawab yang seharusnya dituntaskan namun justru semakin banyak yang tertunda. Termasuk persoalan Pasar tradisional yang ada di kota Pematangsiantar ini, baik Pasar Horas dan Pasar Dwikora maupun pasar yang lainnya. Bahkan hampir semua ruang sosial dan kepentingan publik terasa begitu terabaikan, seperti ; peningkatan manejerial RSUD Djasamen Saragih Pematangsiantar, sarana olahraga GOR (Gedung Olah Raga), Stadiun Sangnahwaluh, Taman bunga, Lapangan Haji Adam Malik dan Kondisi infrastruktur yang lainnya, serta peningkatan kinerja unsur SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada di Siantar ini.
Hari ini tanggal 16 November 2016 adalah Pelaksanaan Pilkada susulan Kota Pematangsiantar yang di tetapkan oleh KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah). Selamat akan pembelajaran perpolitikan di NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan secara khusus di kota Pematangsiantar. Dimana penting rasanya sesama warga agar peka terhadap para pemangku kepentingan di daerah masing-masing terkait atas kebijakan politik yang datang dari pusat sampai kepada daerah Kota Pematangsiantar. Walaupun hampir keseluruhannya penuh dengan berbagai kepentingan, namun mari lebih bijaksana mementingkan pembalajaran politik dari pada pelengkap penderitaan sipembuat kebijakan politik bahwa siapapun yang kelak menjadi Kepala Daerah atau Walikota Pematangsiantar.
Mantap.. Semoga Pemimpin yang baru adalah pemimpin rakyat yang benar-benar dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat..
Karena Suara Rakyat adalah Suara Tuhan.. 🙂