EkonomiNewsPolitikSiantar SimalungunSosial Masyarakat

Japtra Tolak Kesewenangan PD Pasar Horas Jaya Kota Siantar

Siantar | BeritaPekerja.Com – Jaringan Advokasi Pasar Tradisional (Japtra) menyerukan kepada seluruh pedagang pasar tradisional dibawah naungan PD Pasar Horas Jaya (PHJ) untuk tetap menunda pembayaran kenaikan tarif kontribusi pasar. Sebab hal ini sudah menjadi kesepakatan di DPRD Siantar yang juga mendukung penolakan atas kenaikan tarif kontribusi pasar.Hingga sampai pada akhirnya DPRD Siantar mengeluarkan surat rekomendasi penolakan kenaikan kepada PJ.Walikota Pematangsiantar,Djumsadi Damanik.

Demikian disampaikan oleh Agus BM Butarbutar,SE selaku sekretaris eksekutif Japtra pada Senin, (28/11/2016) sekitar pukul 11.30 Wib di seputaran Pasar Horas Siantar.

Himbauan ini juga disampaikan Agus terhadap pengelola PD Pasar Horas Jaya Kota Siantar terkait surat teguran yang ke-3 dengan No.974/2033/PD-PHJ/2016 untuk tagihan bulan April 2016 – Oktober 2016. Yang mana menurut isi surat edaran tersebut jika kontribusi tidak dibayar maka kios pedagang akan disegel.

“Pada prinsipnya, kami bukan tidak mau membayar kewajiban , namun kami masih menunggu keputusan Pemko Siantar terkait surat rekomendasi penolakan tarif retribusi yang telah disampaikan DPRD kepada Walikota Pematangsiantar namun hingga kini belum memberi jawaban,” ujar Agus

Agus juga menambahkan,“ Dirut PD Pasar Drs.Setia Siagian untuk tidak sewenag-wenang dalam menaikkan tarif retribusi pasar tanpa mekanisme hukum dan melakukan perbaikan dimana pasar tradisional Siantar semakin hari semakin terpuruk dan tertinggal.

PD Pasar Horas Jaya tidak melakukan perhatian dalam mewujudkan revitalisasi pasar tradisional berdasarkan program Presiden Jokowi,” katanya.

Pantauan media ini seruan tersebut lewat pengeras suara yang disampaikan di beberapa titik lokasi pasar horas maupun pasar dwikora serta membagikan brosur kepada para pedagang.

“Semua pedagang harus bersatu untuk mempertahankan hak konstitusi bilamana pihak pengelola PD PHJ melakukan penyegelan, maka pedagang akan beramai-ramai membuka segel tersebut. Sebab hingga sekarang kita masih menunggu jawaban atas penolakan kenaikan retribusi yangmana telah diserahkan DPRD Siantar kepada  Walikota Pematangsiantar,”katanya,

Dalam brosur yang dibagikan Japtra kepada para pedagang, berisi seruan agar surat rekomendasi DPRD Siantar yang ditujukan kepada  Walikota agar segera dijawab pihak Walikota.

Ditambahkannya Walikota Pematangsiantar juga harus memperhatikan gejolak harga sembako di pasar tradisional agar daya beli masyarakat dapat menjangkau  kebutuhan pokok. Japtra juga tetap memantau kebijakan Pemko Pematangsiantar terkait  pembangunan pasar tradisional,” ujarnya mengakhiri.

 

Penulis : Lisnawati Manurung


Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button