EkonomiNewsSiantar Simalungun

UMK Siantar dan Pengawasan Dinas Tenaga Kerja

SIANTAR – “Penetapan upah minimum kota (UMK) di Siantar Tahun 2017 melalui sebesar SK GUBSU untuk tahun 2017 sebesar Rp1.963. 000 (satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) hendaknya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan pekerja dan kesinambungan hubungan industrial.

UMK adalah upah terendah dan hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 0 -1 tahun. Selanjutnya pengusaha wajib memberlakukan struktur dan skala upah untuk pekerja yang bekerja diatas satu tahun di sebuah perusahaan.

Pengusaha juga yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMK tahun 2017 yang ditetapkan oleh Gubernur Sumut, pengusaha dilarang untuk mengurangi atau menurunkankan upah pekerja.”

Demikian dikatakan Adnan Nur selaku Anggota Dewan Pengupahan Daerah (DEPEDA) Kota Pematangsiantar dari unsur Serikat Pekerja kepada BeritaPekerja.com

Ia juga mengatakan bahwa pelaksanaan upah tersebut harus mendapat pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) Kota Pematangsiantar.

Karena selama ini masih banyak pengusaha membayar upah di bawah ketentuan upah minimum kota (UMK),” ujarnya.

Seperti diketahui Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi telah menetapkan  upah minimum kota dengan SK No.188.44/776/KPTS/Tahun 2016 tentang penetapan upah minimum kota (UMK) Pematangsiantar Tahun 2017 yang ditetapkan pada Tanggal 29 Desember 2016.

Penulis: Agus

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button