BeritaPekerja.Com|Banjarmasin – Pemerintah berupaya keras untuk memberikan akses pendidikan yang merata kepada anak-anak Indonesia. Selain itu, pemerintah juga terus memberikan perlindungan sosial bagi keluarga prasejahtera. Upaya-upaya tersebut salah satunya ditunjukkan dengan mendistribusikan kartubantuan sosial kepada masyarakat.
Kali ini, dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan, Presiden Joko Widodo Membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat dihalaman kantor wali Kota Banjarmasin, Jumat, 15 September 2017.
Sebanyak 1.585 pelajar menerima KIP dan 1.002 keluarga yang memperoleh kartu PKH dalam pendistribusian tersebut.
Besaran Bantuan yang didapatkan para pelajar penerima bantuan ialah sebesar Rp450 ribu per tahun untuk yang berada ditingkat SD, Rp 750 ribu bagi yang berada di tingkat SMP, dan Rp1 juta bagi pelajar SMA atau SMK.
Sementara bagi penerima PKH, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp 1.890.000 bagi tiap penerima. Data total yang tersedia dalam kartu PKH itu dapat diambil sebanyak empat kali melalui bank yang telah ditunjuk pemerintah. Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memang sejak awal menjadikan sejak perbankan sebagai media penyaluran bantuan kepada masyarakat.
“Dihadapan PKH ada anggaran Rp1.890.000. Itu dipakai untuk pendidikan anak, keperluan gizi anak-anak,” ujar Presiden saatmemberikan sambutan.
Presiden mengingatkan, meskipun dahulu keluarganya juga berasal dari kalangan keluarga dengan ekonomi yang kurang mampu, namunmereka tetap mengupayakan agar pendidikan dan asupan gizi bagi Jokowi kecil tetap terpenuhi. Presiden pun berharap agaranak-anak Indonesia juga memperoleh perhatian yang sama dan lebih baik.
Saya ini juga anak dari keluarga yang tidak mampu. Tapi urusan gizi diurus sama ibu saya. Kalau tidak diurus tidak akan pintar. Orang tua pontang-panting, terus saya bisa disekolahkan. Saya harap ibu-ibu juga seperti itu,” ucapnya
Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meanti-wanti kepada para penerima bantuan tersebut sebagaimana mestinya.
“Uang ini untuk pendidikan dan gizi anak kita. Untuk beli rokok tidak boleh. Beli pulsa boleh? Tidak. Kalau ketahuan nanti ini akan dicabut,” kata Presiden
Turut hadir mendampingi Presiden, Ketua DPD Osman Sapta Odang, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
