BeritaPekerja.com | Medan – Presiden Jokowidodo mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara beberapa waktu lalu beliau sendiri yang menegaskan agar walikota Medan segera mengerjakan sebelum beliau (Jokowi-red) yang turun tangan.
Pernyataan itu dapat dijadikan suatu indikator bahwa penghargaan Medan sebagai Kota Terbaik sangatlah tidak tepat.
Demikian disampaikan kordinator Gebrak Saharuddin dalam diskusi “Menggugat Award Medan Kota Terbaik” yang digelar pada Senin (16/10/2017) bertempat di kongkow Kofe Titi Papan Medan.
Menurutnya, penghargaan kota terbaik merupakan tamparan bagi warga Medan sebab Award tersebut sangat jauh dan cenderung keliru.
“Dan memang kenyataan yang dirasakan warga juga tidak jauh berbeda, lalu menjadi pertanyaannya, indikator apa saja yang dinilai oleh lembaga pemberi award tersebut, perlu dimintai klarifikasi,” kata Saharudin.
Penolakan dan gugatan warga terhadap pemberian award itu memaksa masyarakat aktivis untuk membandingkan kinerja eksekutif dan legislatif terhadap realisasi pembangunan.
“Jika berkaca pada kondisi infrastruktur di Medan Utara, baik itu yang menjadi kewenangan pusat, provinsi maupun kota, maka predikat ” Keberhasilan Pembangunan’ masih dikategorikan nihil. Mereka (pemerintah-red) harus diteriaki baru melek dan terkesan abai,” tandas Saharuddin.
Diskusi juga dihadiri sejumlah aktivis pergerakan kota pemMedan Utara di antaranya OK Muhammad Hatta, Muhammad Asril, Rion Aritonang, Agus Leo, dan pemerhati pembangunan Azhari Sinik.
Dari hasil diskusi disepakati akan berdelegasi ke Pemko Medan, DPRD Medan dan DPRD Sumut membahas infrastruktur Kota Medan.
“ Diskusi juga menyimpulkan akan menyurati pemberi award dan Kemendagri yang member award itu langsung ke Walikota Medan. Kita malu mendapat penghargaan yang nyata-nyata tidak sesuai kenyataan,” tukas Saharuddin.
Penulis : Ags
