BeritaPekerja.com – Tenggelamnya KM Sinar Bangun yang terjadi diperairan Danau Toba, Senin, (18/06/2018) merupakan tragedi terburuk dalam kecelakaan yang terjadi pada musim libur lebaran tahun 2018. Hingga kini belum diketahui pasti berapa total penumpang yang menjadi korban.
Dalam siaran yang diterima media ini Ketua Umum PP GMKI Sahat Marthin Philip Sinurat mengatakan, empat hari berlalu peristiwa tersebut, satu demi satu kejanggalan dan pertanyaan kemudian mencuat, mulai dari kelaiklautan kapal yang tidak sesuai regulasi, manifes pelayaran, nahkoda yang tidak terdaftar secara resmi (nakhoda tembak), hingga lambatnya respon pencarian dan pertolongan kepada korban.
Padahal nilai yang diutamakan dalam suatu musibah adalah setiap detik berharga bagi keselamatan korban. Selain itu juga minimnya upaya trauma healing bagi keluarga korban,”sebutnya
Sahat menambahkan berdasarkan penelusuran pihaknya bahwa dalam proses pencarian dan pertolongan pertama, di sekitar Danau Toba sebenarnya ada peralatan pertolongan yang memadai, seperti banyaknya kapal milik perusahaan, individu, maupun instansi di kawasan Danau Toba. Begitu juga adanya beberapa helikopter yang ditempatkan di Sumatera Utara, baik milik Polri, TNI, Basarnas, juga milik beberapa individu dan perusahaan swasta di sekitar Danau Toba, sayangnya pada hari pertama, pertolongan yang maksimal dari kapal dan helikopter tidak segera dilakukan.
Selanjutnya hingga hari ini, ada kabar bahwa para korban kapal terjebak di dalam bangkai kapal. Bisa diartikan, pada saat tim pertolongan dan pencarian yang pertama sampai di dekat lokasi kapal tenggelam, tidak dilakukan observasi bawah air.
Kemudian menjadi pertanyaan terkait koordinasi terkait manajemen dan sistem pelayaran di kawasan Danau Toba. Dan bagaimana koordinasi antar instansi ketika terjadi kondisi tanggap darurat seperti yang terjadi saat ini.
Bagaimanakah peranan dan koordinasi diantara Pemerintah Kabupaten Samosir, Pemerintah Kabupaten Simalungun, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Badan Otorita Danau Toba, Kementerian Perhubungan, Kemenko Maritim, Basarnas, dan berbagai instansi lainnya?
Tanggal 20 Juni 2018 lalu, Menteri Perhubungan RI Budi Karya menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan audit kelaikan kapal. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah selama bertahun-tahun, instansi terkait rutin melakukan audit kelaiklautan kapal? Ataukah ada pembiaran dan kesengajaan dari pihak instansi dan swasta, sehingga kapal yang tidak memenuhi regulasi dapat tetap berlayar secara rutin? Apalagi kecelakaan yang kurang lebih sama sudah pernah terjadi tahun 1997, yakni tenggelamnya KM Peldatari I yang memakan banyak korban jiwa.
Kapal tenggelam karena mengangkut penumpang melebihi daya angkutnya. Dalam insiden maut itu, sebanyak 83 korban ditemukan tewas dan puluhan penumpang lainnya hilang, 85 korban ditemukan selamat. Apakah selama belasan tahun ini, audit kapal dan sistem pelayaran sudah dilakukan secara berkala di seluruh pelabuhan di Indonesia, khususnya dalam kasus ini, di Danau Toba?
Sangat disayangkan jika visi baik dari pemerintah khususnya Presiden Jokowi untuk membangun Poros Maritim Dunia dan Tol Laut, ternyata tidak bisa diterjemahkan secara lebih rinci dan teknis ditingkatan lapangan, apalagi kami menduga ada kebobrokan pengelolaan sistem pelayaran yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Kami menduga kondisi yang terjadi di Danau Toba, juga banyak terjadi di pelabuhan-pelabuhan lainnya di Indonesia.
Berdasarkan beberapa temuan awal ini, Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia akan menggunakan seluruh potensi organisasi yang ada di Sumatera Utara untuk melakukan langkah investigasi.
Tim ini nantinya akan memberikan perimbangan informasi yang beredar tentang hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa tenggelamnya kapal Sinar Sinabung. Hasil dari investigasi ini kami akan sampaikan ke beberapa pihak terkait dan kami harapkan dapat memperjelas kondisi yang saat ini terjadi di Danau Toba, dan menjadi evaluasi berharga untuk memperbaiki sistem pelayaran di Indonesia.
Selain akan melakukan investigasi, Pengurus Pusat GMKI juga akan membentuk posko konseling untuk korban dan keluarga korban, sehingga keluarga korban yang saat ini mengalami tekanan kesedihan dan kelelahan bisa mendapatkan trauma healing. Begitu juga anak-anak keluarga korban dapat didampingi. Semoga dukungan ini dapat membantu keluarga korban dan meringankan beban kesedihan yang dirasakan keluarga korban,”sebutnya mengakhiri (*)
Editor: (Ags)
