BeritaPekerja.com | HUMBAHAS – Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) walk out saat rapat banggar terkait hasil evaluasi APBD 2019 oleh Gubernur Sumatera Utara bersama Pemerintah Humbang Hasundutan, Jumat (21/12/2018).
Hal tersebut terjadi, saat rapat yang digelar diruangan rapat Sekretaris Dewan (Sekwan) ini yang dilakukan tertutup, dihadiri Kepala BPKPAD Jhon Harry Marbun, Plt Asisten 1 Makden Sihombing, Asisten II Lamhot Hutasoit, Asisten II Janter Sinaga, Plt Bappeda Hotmauli Butarbutar, tak membawa hasil dokumen hasil evaluasi Gubernur.
Kemudian, adanya usulan pengadaan pembelian semisal 7 unit excavator, namun direalisasikan menjadi 2 unit, yang sempat ditanya malah dijawab enteng.
” Saya keluar dari rapat karena tidak fair, jadi menurut saya tidak untuk diikuti,” ujar Moratua Gajah, Ketua Fraksi Gerindra dalam keterangan persnya usai keluar dari ruang rapat.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Manaek Hutasoit didampingi Wakil Ketua DPRD Jimmy Togu Purba, Marsono Simamora, saat itu sempat panas. Sehingga, Fraksi Gerindra walk out dari rapat tersebut.
Sebab, hasil evaluasi APBD tahun anggaran 2019 oleh Gubernur yang telah disahkan bersama-sama oleh DPRD dan Pemerintah setempat pada 28 November 2018 lalu, dokumenya tidak disampaikan.
Moratua menyampaikan lagi, bahwa rapat tersebut tidak ada lagi sikap menghargai DPRD. Ia memisalkan lagi, ketidakhadiran Sekretaris Daerah Tonny Sihombing sebagai Ketua Tim Anggaran, tanpa ada membuat alasan berupa surat.
“Inilah salah satu alasan kita yang kita tanyakan siapa yang bertanggungjawab disini karena tim anggarankan selaku Sekda egak hadir tanpa ada alasan, tanpa ada surat delegasi. Dari awal ini yang saya tanyakan,” ungkap dia.
Sementara, lanjut Moratua, rapat yang digelar pada hari ini itu adalah rapat resmi yang menyangkut hajat masyarakat. ” Jadi kalau kita lihat, terlalu sepele mereka melihat kita-kita ini,” tambahnya.
Moratua juga menyampaikan jika memang tupoksi DPRD tidak dianggap lagi melihat sikap rapat tersebut, tidak perlu lagi rapat-rapat dilakukan. Apalagi, jika pemerintah sudah menganggap bahwa tidak ada lagi perlu usulan DPRD.
“Jika memang usulan mereka itu sudah benar,egak usah lagi dibahas di DPRD. Jadi ngapai kita capek-capek membahas disini sampai jam 4 pagi kita, sementara dokumen (hasil usulan komisi soal pemangkasan anggaran-red) tidak disampaikan ke Gubernur,” kesal Moratua sembari menduga dokumen hasil pembahasan dan usulan terjadinya pemangkasan anggaran tidak disampaikan ke Gubernur.
Sebelumnya, rapat banggat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Manaek Hutasoit, dihadiri 6 Fraksi. Antara lain, Fraksi PDI Perjuangan Ramses Lumbangaol, Fraksi Hanura Martini Purba, Fraksi Nasdem Kebangkitan Bangsa Marsono Simamora, Fraksi Amanat Demokrat Bangun Silaban, Fraksi Golkar Marolop Manik didampingi Parulian Simamora dan Fraksi Gerindra Moratua Gajah.
Rapat yang digelar tertutup, akhirnya diskor sampai tanggal 28 Desember 2018.
Penulis: (gam)
