News

Sekda Tutupi Informasi Jumlah PNS Bolos Kerja, Dosen Komunikasi Kritik

BeritaPekerja.com l HUMBAHAS – Bantors Sihombing MSi, dosen komunikasi di Universitas Sari Mutiara Medan mengkritik kinerja Sekdakab Humbang Hasundutan Tonny Sihombing terkait tertutupnya informasi sejumlah PNS yang bolos kerja pada 31 Desember 2018 dan 2 Januari 2019 kepada wartawan.

Dalam kritikannya ia mengatakan Sekda tidak paham akan tugas wartawan. Dimana sebagai pejabat pemerintah ataupun pejabat dilingkungan intansi/lembaga pemerintah daerah haruslah terbuka.

IMG-20190118-WA0007Bantors Shombing MSi Dosen Komunikasi Universitas Sari Mutiara Medan

” Seharusnya terbuka kepada insan pers khususnya dalam penyampaian informasi kepada wartawan,” kata Bantors via Whatshapp, Jumat (18/01/2019).

Bantors selain pengajar di Universitas Sari Mutiara juga pengajar di APP Darma Agung Medan, menurutnya sebagai pejabat, Sekda harus memahami bahwa informasi merupakan kebutuhan masyarakat serta tugas wartawanlah yang menjadi saluran penyampaian.

Sebab, kata Bantors, kerja wartawan bisa membantu pemerintah dalam menangani berbagai persoalan yang terjadi diwilayah masing-masing. Sebab liputan wartawan merupakan sistem peringatan dini kepada pemerintah daerah untuk segera bertindak atas situasi tertentu.

Jika tidak paham, lanjut Bantors, pejabat itu dapat dikenakkan kedalam UU Pers nomor 40 tahun 1999 pasal 8. ” Disebutkan bahwa setiap orang yang menghalangi wartawan untuk mendapatkan informaso kepada masyarakat, bisa diancam pidana dua tahun penjara atau denda paling banyak Rp 500 juta,” kata Bantors.

” Wartawan membutuhkan cross check dan butuh data agar penulisan bisa akurat, sehingga praktik menutup diri dari wartawan harus dihindari,” pintanya.

Namun pun begitu, Bantors mengaku selayaknya bagi pejabat yang tidak paham akan tugas wartawan, agar dievaluasi. Diharapkan kepada pemerintah kedepannya, jika mengangkat para pejabatnya selain mengerti tugas pokoknya, juga paham betapa pentingnya tugas wartawan.

“Jika pejabat tak paham, maka sudah selayaknya dia dievaluasi dari jabatannya. Sebaiknya setiap pejabat yang diangkat harus paham betapa pentingnya tugas wartawan,” harapnya kedepan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tonny Sihombing sampai saat ini masih bungkam saat ditanya pertanyaan jumlah tingkat kehadiran pegawai sipilnya (PNS) mulai hari pertama kerja, Rabu (2/01/2019) hingga Kamis (3/01/2019), pasca libur iatal 24-25 Desember dan 1 Januari 2019.

Padahal, Kementerian PAN-RB menegaskan menjelang libur Natal dan Tahun Baru, bahwa PNS hanya akan libur pada 24-25 Desember 2018 dan 1 January 2019. Sementara, dilapangan terpantau, mulai 31 Desember 2018 hingga 2 January 2019, ratusan pegawai di Pemerintah Humbang Hasundutan banyak yang bolos kerja.

Apalagi, dalam pasca libur tersebut, tidak ada surat edaran maupun himbauan dari Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor membuat kebijakan kelonggaran jam kerja maupun pulang kerja. Dikarenakan daerah mayoritas agama kristen.

Saat dikonfirmasi, Kamis (3/01/2019) lalu, hingga Jumat (18/01/2019), Tonny tetap bungkam. Meski didesak wartawan terkait penjelasan jumlah tingkat kehadiran pegawai negeri sipilnya.

Perlu diletahui, sebelumnya Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tonny Sihombing akan memberikan tindakan sanksi terhadap aparatur sipilnya yang tidak disiplin masuk kerja, Rabu (2/01/2019). Pasca hari libur 1 January 2019 dan 24-25 Desember 2018 lalu.

Hal itu diungkapkan Tonny melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Rabu (2/01/2019) lalu.

Tonny menegaskan, bahwa pasca libur 1 January 2019, tanggal 2 January seluruh ASN sudah masuk kerja seperti hari biasa. Bahkan, intruksi untuk masuk juga telah dilakukannya melalui via WA kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerahnya.

Apalagi, dianya mengakui dirinya sendiri masuk kerja dikarenakan sesuai kalender nasional. ” Tks dinda, ini saya sedang cek,” ungkapnya yang lagi sidak ke kantor-kantor via pesan singkat.

Tonny pun mengaku minimnya kehadiran aparatur sipilnya, tidak ada surat Bupati mengenai aturan jam kerja maupun jam pulang kerja. Dan masih dipakai jam kerja seperti hari biasa. Padahal, sejumlah aparatur sipilnya adalah mayoritas kristen.

Nantinya, atas ketidakkedisplinan, para aparaturnya itu, ditegaskan Tonny, akan diberikan sanksi. Ia menyebutkan, sanksi yang akan diberikan sesuai PP 53 tahun 2010, tanpa menyebut pasal berapa dan sangsi apa.

” Yang pasti ada sanksi sesuai PP 53 dilaksanakan secara berjenjang,” kata Tonny. (gam)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button