BERITAPEKERJA.COM | JAKARTA – DPP Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) memperingati HUT ke 12 tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2019.
Acara tersebut dilaksanakan di Graha Kemandirian Jakarta, Kamis (15/08/2019)
Ketua Umum DPP JAMAN Iwan Dwi Laksono dalam arahanya mengatakan,” Agenda besar pemerintah saat ini adalah merampungkan Revolusi Mental menuju Mental Pancasila.
Untuk itu fokusnya pembangunan adalah pembangunan sumber daya manusia Pancasila.
Sebab Pancasila merupakan satu-satunya ideologi bangsa dan mental asli bangsa ini yang terus harus dikembangkan dari generasi ke generasi, baik individu maupun berbangsa,
Mental Pancasila adalah benteng dari beragam ekses negatif dari globalisasi, ekstrimisme,”ujarnya.
Lebih lanjut IDL mengatakan sebagai salah satu organisasi pemenangan Jokowi JAMAN mengusulkan tagline “Mental Pancasila” Periode 2019-2024 sebagai kelanjutan tagline “ Revolusi Mental” Periode 2014-2019 yang lalu.
Sebab diprediksi Indonesia akan menghadapi ancaman krisis ekonomi global tahun 2020. Namun ancaman lain yang tak kalah berbahaya dan sudah di depan mata adalah berkembangnya faham radikalisme dan esklusivisme
Tantangan perang dunia yang terjadi masa kini dan di masa yang akan datang bukanlah senjata nuklir maupun militer.
Namun perang saat ini mengarah ke perang ideologi, dagang, budaya, cyber atau proxy war dan perang non militer dengan spektrum yang lebih luas dan aktor yang tak tampak.
Disilah Pancasila sebagai kekuatan dan tameng bangsa yang perlu dimunculkan kembali.
Kami sangat prihatin saat paham radikalisme dan ideologi yang awalnya level privat kini sudah merambah ke level publik. ketika ideologi yang bertentangan dengan falsafah berdirinya NKRI hanya dibicarakan dalam wacana, kini sudah mulai bergerak dan memaksa untuk menggantikan Pancasila.
Bahkan pergerakannya kini justru masuk kepada pemahaman dari aparatur pemerintah. Hal ini sangat membahayakan. Oleh karena itu pemerintah harus mengikis faham radikalisme yang semakin masif dan berkembang di Lembaga Negara termasuk BUMN. Aparat Sipil Negara dan Militer. Pegawai BUMN harus dipastikan bersih dan bertegang teguh pada NKRI, Pancasila serta UUD 45.
JAMAN merekomendasikan adanya program pendidikan Bela Negara terhadap ASN di berbagai tingkatan. Pemerintah juga perlu memiliki sistem pengawasan memantau aktivitas ASN di luar dinas, termasuk analisis dan penilaian atas keterpengaruhan faham anti Pancasila. Serta tindakan antisipatif, perbaikan dan koreksi.
Misalnya PNS yang ingin promosi jabatan harus melampirkan alamat akun sosial medianya untuk mengetahui konsep berfikirnya. Bilamana setiap postingannya cenderung anti Pancasila maka akan menjadi pertimbangan karena tindakan seseorang itu tergantung dari faham pemikirannya,”ujarnya mengakhiri.
