BeritaPekerja.com | Sumut – DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Sumatera Utara CP Nainggolan bersama jajarannya yang diwakili oleh ketua PD NIBA, Elfianti Tanjung, SH. Saat ditemui di kantor Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumut memberi tanggapan terkait rencana pemerintah untuk melakukan Omnibus Law terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan.
Pertemuan tersebut disambut oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut Drs Harianto Butarbutar, SE.Msi dan jajarannya.
“Isu ketenagakerjaan memang cukup kompleks, contohnya, revisi terhadap UU No 13/2003 tentang UU Ketenagakerjaan yang masih belum menemui titik terang. Belum lagi masalah formulasi pengupahan yang saat ini menjadi sorotan baru karena minimnya kenaikan upah setiap tahunnya,”ujar Elfianti
Dalam amatan Elfianti Tanjung rencana tersebut masih terkesan carut-marut terkait RUU Cipta Lapangan Kerja yang menjadi salah satu beleid baru yang diusulkan untuk menjadi UU lewat skema Omnibus Law dimana UU ketenagakerjaan termasuk dalam kluster pembahasan.
Drs. Harianto Butarbutar, SE.Msi mengaku salut dan apresiasi terhadap kepengurusan DPD K-SPSI Sumut. “Penjadwalan kegiatan ini dianggap bernilai positif, terkhusus menanggapi isu Omnibus Law, dan semoga dialog berikutnya melibatkan seluruh stakeholder ketenagakerjaan,” ujar Herianto
Herinto mengaku senang dan mendukung pelaksanaan acara audiensi tersebut dan kelak bersedia hadir sebagai narasumber terkait hal tersebut.
Turut hadir dalam audiensi tersebut Drs.HM Yunus,SH,MM selaku Ketua ‘Steering Comite’ Dialog Ketenagakerjaan K.SPSI Sumut, Sri Ariani Bendahara Panitia, Kurniati Ketua PD SP Pariwisata Sumut, Ramli Arianto Sekretaris PD RTMM-SPSI Sumut, Martin Luther Bangun Ketua PC SPTI Kota Medan, Yopi Suaef Sekretaris PD NIBA Sumut, Rusi Aprianti PD Farkes Sumut, Rahmad Syah Ramadhan Harahap Sekretaris PC Kahut SPSI Kota Medan. (*/Ags)
