Dalam pasal ini, pemilik benda bertindak sebagai pemberi fidusia (kreditur), sementara penerima fidusia (debitur) adalah pihak yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

“Makanya banyak terjadi praktek perampasan kendaraan kredit macet oleh debt kolektor yang mana eksekusi itu tidak dibenarkan oleh hukum, sehingga eksekusi itu dianggap cacat hukum,” ujar Kepala Divisi Hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia wilayah Bengkulu ini.

Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999 tentang Fidusia mengatur bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Nah, dengan keluarnya putusan MK ini, masyarakat harus kita cerdaskan. Jangan mau terintimidasi dengan debt collector dan/atau perusahaan leasing, leasing dalam hal ini tidak bisa lagi sebelah mata,” pungkas Dede.

Sumber : bengkulutoday