JAKARTA – Pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja oleh pemerintah dinilai kurang transparan. Sebab sampai saat ini draf RUU sapu jagat (omnibus law) tersebut belum diterima dan selama pembahasannya tidak melibatkan buruh.
“Kita sayangkan sekali bahwa pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini tidak transparan padahal kita dengar Presiden dalam waktu dekat ini akan menandatangani drafnya untuk diberikan kepada DPR-RI,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Percetakan Penerbitan dan Media Informasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP-SPSI) Arnod Sihite dalam keterangan tertulisnya diterima Media Indonesia di Jakarta, Minggu (9/2).
Menurutnya kelompok buruh adalah pihak yang punya kepentingan langsung dengan RUU ini karena berdampak langsung pada nasib buruh.
“Apa susahnya duduk bersama? Buruh tentu saja senang ada perubahan undang-undang yang punya tujuan baik tetapi alangkah baiknya jika prosesnya disertai dengan dengan melibatkan buruh secara langsung,” katanya.
Dia meyakini jika saja pemerintah punya niat baik dalam memikirkan nasib buruh maka pemerintah akan melibatkan buruh dalam pembahasannya.
“Kami beranggapan bahwa pemerintah Jokowi ingkar janji dengan pekerja buruh dengan keluarnya omnibus law yang tidak menyertakan pekerja buruh. Padahal saat ketemu dengan Wapres dikediamannya beliau membicarakan komitmen untuk mensejahterakan buruh. Ini kami tagih komitmennya,” tegasnya.
Apalagi ketika Pilpres lalu kelompok pekerja buruh mendukung penuh Jokowi-Amin melalui Deklarasi Payung Biru Relawan pekerja buruh K.SPSI Jokowi Maruf Amin.
” Sekarang mereka ingkar janji, kami sangat sayangkan,” tukasnya.
Kata dia Satgas Tim Perekonomian yang menjalankan tugas omnibus law ini tidak membawa aspirasi pekerja buruh padahal tugas dari satgas ini sangat jelas untuk melakukan inventarisasi masalah dan memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan omnibus law hasil konsultasi publik.
Dia mengharapkan filosofi omnibus law seharusnya ditempatkan untuk pembangunan bangsa dalam menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
“Dengan waktu yang tersisa ini kami berharap agar pemerintah betul-betul punya komitmen untuk memikirkan nasib pekerja buruh,” pungkas Arnod.
Sumber : Media Indonesia
