BERITAPEKERJA.COM|JAKARTA – Kartu Pra Kerja memang menjadi sebuah perbincangan yang menarik akhir-akhir ini baik terkait dengan fungsi dan kegunaannya, hingga polemik yang dimunculkan dari hadirnya Kartu Pra Kerja di tengah masyarakat dalam suasana pandemi covid-19 ini.
Atas dasar itu Gerakan Angkatan Muda Kristen (GAMKI) Jakarta Selatan terdorong untuk dapat menyelenggarakan webinar dengan judul “The Next Level Of Kartu Pra Kerja” yang diadakan pada hari Sabtu (16/05) kemarin.
Parnaria Dese Yolanda selaku Ketua GAMKI Jakarta Selatan menjelaskan dalam pesanbrilisnya bahwa kegiatan ini adalah salah satu bentuk konkrit dari arahan DPP GAMKI pimpinan Ketum Willem Wandik dan Sekum Sahat MP Sinurat untuk turut mengawal, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan program dan kebijakan pemerintah.
Secara terpisah, Robertus Wijaya selaku pengurus GAMKI yang hadir sebagai moderator di webinar tersebut mengatakan bahwa acara ini memang diperlukan.
“Mengingat pro dan kontra Kartu Pra Kerja di tengah masyarakat hari ini cukup panas dan banyak memunculkan spekulasi, maka perlu diluruskan dengan benar maksud dari program ini sehingga tidak memperkeruh suasana di kala pandemi covid-19,” tegasnya.
Dalam diskusi tersebut ditekankan oleh Bambang Patijaya yang juga anggota DPR RI Komisi VI Fraksi Golkar, tentang pentingnya masyarakat untuk mencari tahu secara detail terkait dengan Kartu Pra Kerja.
“Kita tidak bisa hanya melihat Kartu Pra Kerja dari polemiknya saja, terlebih jika hanya melalui isu yang beredar. Masyarakat perlu juga melihat segmentasi Kartu Pra Kerja dan fungsinya secara detail yang sudah dijelaskan oleh pemerintah. Pada hakikatnya program ini diciptakan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan dan membantu masyarakat,” paparnya.
Hokkop Situngkir selaku pengamat BUMN dan founder IDN Next Leader juga memberikan pandangannya dari kacamata taktis yang bisa dilakukan pemerintah dalam menghadapi dilema polemik Kartu Pra Kerja di tengah covid-19.
“Keputusan pemerintah untuk mempivotkan kegunaan Kartu Pra Kerja menjadi sarana pelatihan daring sekaligus platform semi bansos saat ini sudah cukup baik, tetapi perlu menjadi catatan penting juga bahwa hal ini tidak bisa dilakukan secara jangka panjang. Akan terjadi dampak serius jika pemerintah tidak mempersiapkan diri mengatasi keadaan ini. Perlu ada keputusan untuk melakukan pivot di beberapa bidang/sektor yang kiranya bisa menjadi penopang stabilitas ekonomi serta kondisi sosial di tengah masyarakat yang bisa diambil,” tuturnya.
Sekretaris Umum DPP GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat menegaskan terkait fungsi, kolaborasi dan sosialisasi Kartu Pra Kerja agar lebih optimal sampai kepada masyarakat.
“Kami mengapresiasi dan mendukung program pemerintah khususnya Kartu Pra Kerja. Idealnya, Kartu Pra Kerja adalah program yang positif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kompetensi tenaga kerja Indonesia agar dapat sesuai dengan perkembangan industri dan dunia kerja. Di dalam Kartu Pra Kerja, para peserta akan mendapatkan pelatihan bersertifikasi dan dana bantuan selama beberapa bulan sebelum mendapatkan pekerjaan,” tuturnya.
Sahat menilai, beberapa materi pelatihan dalam Kartu Pra Kerja tidak tepat, baik dilihat dari topiknya, maupun biaya pendaftaran pelatihan. Terdapat materi-materi pelatihan yang bisa diakses secara gratis melalui Youtube ataupun media sosial lainnya.
“Selain itu, tidak ada link and match antara program Kartu Pra Kerja di masa pandemi ini dengan perusahaan dan industri. Karena faktanya, saat ini perusahaan dan industri sedang banyak yang tutup karena wabah pandemi. Siapa yang kemudian akan menyerap tenaga kerja dari alumni pelatihan Kartu Pra Kerja?” kata Sahat.
“Oleh karena itu, Progam pelatihan dalam Kartu Pra Kerja ini harus segera dievaluasi dan direalokasi anggarannya untuk tujuan yang lebih tepat, misalnya untuk menambah bantuan terhadap tenaga kerja yang dirumahkan atau mendapat PHK. Menko Perekonomian sebaiknya mendengar aspirasi masyarakat yang sangat gusar dengan program pelatihan digital dalam Kartu Pra Kerja,” tegas Sahat MP Sinurat.
Turut hadir Muchtar Pakpahan dari elemen serikat buruh yang memberikan kritik terhadap pemerintah yang belum maksimal melakukan pendataan secara terperinci.
“Hal paling mendasar dan susah jika tidak dirapikan oleh pemerintah ya pasti data, bagaimana mungkin mampu maksimal terdistribusi kepada masyarakat secara tepat sasaran jika data yang dimiliki tidak akurat serta tidak linear antara pusat dan daerah. Saya rasa itu masukan yang baik, selain juga benar untuk dapat melibatkan kami elemen-elemen yang menjadi penerima program tersebut untuk bisa secara aktif merumuskan bersama sehingga mampu menghasilkan keputusan dan antisipasi permasalahan di lapangan,” tuturnya.
“Program Kartu Pra Kerja adalah program yang baik jika dilihat dari semangat dibuatnya, hanya perlu sinergitas dari berbagai elemen dari pemerintah hingga masyarakat agar dapat efektif berjalan dan memberikan dampak,” pungkasnya.
