Oleh : Agus BM Butarbutar, SE, Ketua DPD JAMAN Sumut
Kota Siantar yang katanya di zona merah pada masa pandemik Covid-19, adalah merupakan potret raport merah untuk seorang pemimpin kepala daerah. Cerminan itu terlihat masih adanya terjadi tidak satu frekwensi antara pimpinan dan jajarannya.
Dalam hal ini tindakan preventif tidak ditemukan untuk menghindari kritikan berkepanjangan kepada pimpinan daerah, termasuk totalitas fungsi pengawasan legislatifnya yang belum berujung solutif. Diduga lebih mementingkan posisi tawar dari pada kepentingan rakyat Siantar.
Hefriasyah yang terkesan selalu selamat dari berbagai tuntutan, seperti isu dugaan korupsi, penistaan suku Simalungun, dilaporkan ke KPK, bahkan isu “pemakzulan” sungguh penuh dengan teka-teki.
Pada masa krisis saat ini, secara Nasional melalui himbauan pemerintah pusat pelaksanaan dalam hal new normal (tatanan baru) diberbagai daerah sudah menyesuaikan kinerja yang pro aktif untuk pemulihan ekonomi rakyatnya. Diharapkan masyarakat Siantar melalui nahkodanya tentunya ekstra berbenah, bukan bertambah gamang, justru kepala daerahnya digugat warganya (warga gang Demak).
Belakangan ini terdengar ada isu berbagi-bagi proyek dari pihak dinas PUPR Siantar kepada para kontraktor. Belum dipastikan apakah bahwa pilihan itu adalah dianggap sebagai skala prioritas dari pada menyelamatkan kota siantar ini dari “stigma Zona Merah”.
