BeritaPekerja.Com|Jakarta – Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) menyayangkan masih banyak konflik penggusuran yang dialami oleh para petani, padahal pemerintahan Presiden Jokowi tengah gencar-gencarnya mengupayakan swasembada Pangan. Sebuah ironi ditengah cita-cita bersama bangsa ini akan kedaulatan pangan. Para petani korban gusur paksa PTPN II berjalan kaki dari kampungnya ke Jakarta.
Sebanyak 170 petani perwakilan dari Desa Simalingkar, Kecamatan Pancur Batu, dan Desa Sai Mancirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara menempuh perjalanan 1.812 kilometer itu dilakukan sebagai bentuk protes konflik puluhan tahun.
JAMAN meminta Presiden mencabut izin perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 171/2009 lahan yang diberikan kepada PTPN II Deli Serdang menjadi sumber konflik. Dan HGU milik korporasi lainnya yang selama ini menjadi sengketa petani di seluruh Negeri.
“JAMAN mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Serikat Petani Simalingkar Bersatu dan Serikat Tani Mancirim untuk menuntut keadilan kepada Bapak Presiden Joko Widodo sebagai upaya terakhir karena Pemerintah daerah tidak mampu memberikan penyelesaian penggusuran di Desa Simalingkar luas area yang berkonflik dengan PTPN II lebih kurang 854 hektar dan area petani Desa Mencirim sekitar 475 hektar,”kata Ketua Umum JAMAN A. Iwan Dwi Laksono, Rabu (27/8) saat mendampingi aksi petani tersebut.
Menurutnya, Petani merupakan Penyangga Tatanan Negara Indonesia, maka semestinya pemerintah pro terhadap kehidupan mereka dan bukan merampas hak-hak mereka. sudah tidak eranya lagi praktek feodalisme penggusuran dan penguasaan lahan oleh pemilik kapital.
“Sebenarnya ada win-win solution konflik yang terjadi selama ini, pemerintah melalui BUMN nya dapat memberdayakan petani, memberikan pendampingan dan akses pemasaran sehingga profit dapat dirasakan bersama,”tegasnya.(*)
