BeritaPekerja.Com|Jakarta -Ketua Harian DPP JAMAN (Jaringan Kemandirian Nasional), M. Eko Purwanto angkat bicara terkait 1 tahun Jokowi -Makruf Amin menjabat di periode kedua.
Eko Memaparkan, dari berbagai survei menunjukkan angka kepuasan Publik yang dirilis tepat dengan setahun Pelantikan Jokowi-Makruf Amin menurun, ini merupakan sinyal bahwa ada yang tidak beres pada Pemerintahan Jokowi.
“Saya berasumsi bahwa para pembantu presiden memiliki agendanya sendiri-sendiri, dan terkesan Presiden Jokowi kerja keras sendiri tanpa teamwork. Kita ambil contoh, dimana Wapres KH. Makruf Amin? Kita kehilangan sosok wapres seperti Yusuf Kalla, yang memiliki kemampuan diplomasi yang baik, mampu merangkul oposisi, bahkan mendamaikam konflik internasional,”katanya
Posisi Wapres Makruf Amin, Paling tidak dengan latar belakang sebagai pimpinan MUI harus mampu meredam gerakan fundamentalis yang anti pemerintah.
Menurutnya, Kalau diibaratkan dalam permainan catur, posisi perdana menteri cocok disematkan pada Prof. Pratikno, sosok orang yang paling berperan dalam hitam putihnya penyusunan kabinet sampai penentuan eselon di kementerian dan lembaga, belum sepenuhnya mengoptimalkan para menteri, pimpinan lembaga dan birokrasi.
“Bagaimana dengan kinerja dan penempatan para menteri? Selama setahun ini saya belum melihat efek “Wow” kebijakan terobosan mereka, langkah menteri-menterinya seperti langkah pion yang kerja normal, yang tidak ada lagi kebijakan out of the box atau gebrakan-gebrakan berarti,” terang mantan aktifis AbrI 98 (Aksi bersama rakyat Indonesia) ini.
Sektor Kedaulatan Pangan bukan diberikan kepada Kementan, tetapi Kemenhan. Sedangkan Kementan justru ribut dengan Kemendag soal import Holtikultura sehingga harganya sempat melambung di pasar lokal.
Lanjutnya, Menteri BUMN yang seharusnya leading sektor pelaksanaan UUD Pasal 33, justru tidak fokus pada jabatannya karena merangkap ketua Gugus Tugas Pemulihan Covid 19. Banyak pula penempatan komisaris di BUMN yang rangkap jabatan padahal tidak sesuai peraturan undang-undang.
Program kementerian sosial, yakni bagi-bagi sembako, pagu nya 300rb perpaket, tetapi kalau dirinci isi paket tersebut: beras, sarden, mie instan, minyak, saos ternyata dihitung nilainya hanya 200rb. Padahal Pemerintah bisa membagikan bantuan tunai langsung, sehingga ada perputaran uang di masyarakat bawah serta UKM-2, tidak hanya menguntungkan perusahan vendor besar.
“Akselerasi perubahan yang harus dilakukan Presiden Jokowi harus secepatnya mengganti para pembantunya yang kerja biasa-biasa saja dan sibuk membranding diri next Capres 2024. Agar visi Indonesia Maju masih on The Track berpihak kepada Rakyat,” pungkasnya (*)
