BeritaPekerja. com – China memblokir pernyataan Dewan Keamanan PBB yang mengecam kudeta militer di Myanmar.
Militer mengambil alih kekuasaan pada Senin setelah menangkap pemimpin politik Aung San Suu Kyi dan ratusan anggota parlemen
Pemimpin kudeta membentuk dewan tertinggi yang berada di atas kabinet.
Pada Selasa, Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan tapi gagal menyepakati pernyataan bersama setelah China tak memberikan dukungan.
Pernyataan bersama memerlukan dukungan China yang memegang hak veto sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
Menjelang perundingan, Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner mengecam keras kudeta militer yang dilakukan setelah tentara menolak menerima hasil pemilu yang digelar pada November.
Dikutip dari BBC, Rabu (3/2), Schraner mengatakan jelas bahwa “hasil pemilu baru-baru ini adalah kemenangan telak” bagi partai Suu Kyi.
Mengapa China memblokir tindakan PBB? Menurut pakar Myanmar dari Universitas Nasional Singapura, Elliott Prasse-Freeman, China tampaknya memberi isyarat dukungan diam-diam terhadap tindakan para jenderal.
“China tampaknya meneruskan seolah-olah ini adalah ‘masalah internal’ Myanmar di mana apa yang kami amati adalah ‘perombakan kabinet’, seperti yang disampaikan media pemerintah China,” jelasnya kepada BBC.
Peringatan China
Meskipun menurutnya pernyataan PBB tidak akan berdampak langsung, tindakan PBB dapat berfungsi sebagai “langkah pertama untuk menyatukan tanggapan internasional. Itu tampaknya tidak akan terjadi”.
“Sikap Beijing terhadap situasi ini konsisten dengan skeptisisme keseluruhannya terhadap intervensi internasional,” jelas Sebastian Strangio, penulis dan editor Asia Tenggara di The Diplomat, kepada BBC.
Selama beberapa hari terakhir, China telah memperingatkan bahwa sanksi atau tekanan internasional hanya akan memperburuk keadaan di negara tersebut.
Strangio mengatakan, meskipun China mendapatkan keuntungan strategis dari keterasingan Myanmar dari barat, ini tidak berarti bahwa Beijing senang dengan kudeta tersebut.
“Mereka memiliki kesepakatan yang cukup baik dengan NLD dan berinvestasi banyak untuk membangun hubungan dengan Aung San Suu Kyi. Kembalinya militer sebenarnya berarti China kini harus berurusan dengan institusi di Myanmar yang secara historis sangat mencurigai tujuan China,” pungkasnya.
Sumber : http://Merdeka.com
