NewsSiantar Simalungun

Direktur Eksekutif Simada: Himbauan Membatasi Minyak Goreng Untuk ASN Kebijakan Lucu dan Konyol

Jangan lari dari tanggungjawab dan berkelit dengan kebijakan yang aneh

BeritaPekerja.Com | Simalungun – Surat himbauan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Simalungun, Esron Sinaga perihal pengurangan konsumsi minyak goreng menuai kritikan dari berbagai pihak, salah satunya adalah Oktavianus Sitio. Sebagai salah satu aktivis yang selama ini menyampaikan pikiran-pikiran kritisnya terhadap kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah daerah kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun menganggap lucu isi surat himbauan tersebut.

“Surat himbauan ini seperti lucu-lucuan pemerintah saja. Ini gambaran bahwa Pemerintahan kita tidak dalam kondisi yang baik. Bahkan jika mau dikatakan bahwa sebagai aparatur pemerintahan, mereka tidak memahami apa sebenarnya menjadi tugas dan tanggungjawabnya sebagai peyelenggara negara,” ujarnya kepada BeritaPekerja.Com, Sabtu, (09/04).

Oktavianus juga meminta bahwa mereka (Pemkab Simalungun-Red) harus kembali duduk dimeja belajar dan membaca kembali amanat UUD 1945 sebagai konstitusi dasar yang menjadi pedoman dan landasan bagaimana menjalankan penyelenggaraan negara.

Tugas dan tanggung jawab negara terhadap warga negara adalah melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

“Melindungi segenap bangsa, itu berarti bahwa pemerintah harus bisa mejamin ketersediaan kebutuhan rakyat, terkhusus kebutuhan pangan dan minyak goreng adalah bagian dari itu” terangnya.

Menurutnya, amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

“Dikuasai oleh negara artinya bahwa Pemerintah harus dapat menjamin ketersediaan dan juga “berkuasa” untuk mengendalikan harga. Bukan malah meyuruh orang mengurangi mengkonsumsi minyak goreng atau mengubah gorengan menjadi rebusan. Ini kebijakan lucu dan konyol namanya,” ucapnya.

Oktavianus Sitio yang juga Direktur Eksekutif Sentra Informasi Masyarakat Madani (Simada) melanjutkan, “Kalau mereka gagal dan tidak mampu menjalankan amanat konstitusi, terus terang saja untuk mengakuinya. Lalu minta maaf. Jangan lari dari tanggungjawab dan berkelit dengan kebijakan yang aneh-aneh dengan mengeluarkan himbauan mengurangi atau bahkan tidak lagi menggunakan minyak goreng” tegasnya.

Dirinya menilai bahwa berkemungkinan kebutuhan pokok lainnya akan berpotensi terjadi kelangkaan, dimana yang sebaiknya pemerintah menemukan kepastian suatu solusi yang terbaik.

“Bagaimana kalau kasus kelangkaan ini terjadi pada produk pangan utama yaitu beras. Apa mereka juga berkelit dengan menyuruh rakyat makan ubi, jagung, mie instan atau makanan lain? Peristiwa kelangkaan-kelangkaan produk kebutuhan rakyat sudah sering terjadi dan pengalaman itu tidak pernah dijadikan pembelajaran oleh pemerintah” imbuhnya.

“Untuk itu rakyat sebagai pemilik kedaulatan, balik menyampaikan menghimbau kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk segera menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga yang stabil dan terjangkau.” pungkasnya.

Ketika media ini mengkonfirmasi Sekda Kabupaten Simalungun, Esron Sinaga melalui pesan Whats App, untuk dimintai komentarnya hingga kini belum respon. (ags)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button