ArtikelNews

Paradoks Transisi Energi

Oleh: Eko Sulistyo, Komisaris PT PLN (Persero).

Perang di Ukraina memunculkan paradoks dalam transisi energi di tengah ketidakpastian global.

Transisi energi mengacu pada pergeseran sektor energi global dari sistem produksi dan konsumsi energi berbasis fosil – termasuk minyak, gas alam, dan batu bara – ke sumber energi baru terbarukan (EBT) seperti angin dan matahari, serta baterai lithium-ion. Meningkatnya penetrasi EBT ke dalam bauran pasokan energi, dimulainya elektrifikasi, dan peningkatan penyimpanan energi, merupakan pendorong utama transisi energi.

Pada pertemuan Tahunan Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, 22-26 Mei 2022, perang di Ukraina dianggap berimplikasi parah pada bentuk kecepatan transisi energi—tidak hanya di Eropa tetapi juga di seluruh dunia. Segitiga kebijakan energi, yang biasanya bertujuan untuk meyeimbangkan keamanan pasokan, keterjangkauan, dan keberlanjutan, telah mengalami pergeseran. Tanpa mengabaikan dua tujuan lainnya, keamanan pasokan menjadi prioritas banyak negara, terutama di Eropa (www.weforum.org/22/5/2022).

Uni Eropa (UE), kawasan yang berbatasan dengan perang di Ukraina, selama ini dikenal paling ekspansif dan ambisius mencapai target Net Zero Emission (NZE). Kini transisi energinya berada di persimpangan jalan. Dengan kemampuan teknologi dan kapitalnya, negara-negara UE seperti Jerman dan Inggris, mampu melakukan percepatan transisi energi, dibanding umumnya negara berkembang di belahan bumi lain.

Jerman kini menghadapi krisis energi, karena harga listrik cenderung naik, akibat gangguan pasokan gas alam cair yang selama ini diimpor dari Rusia. Padahal impor gas ini adalah jembatan dan bagian dari skenario transisi energi Jerman yang lebih ramah lingkungan. Perang di Ukraina, mendorong Rusia mengajukan syarat pemakaian mata uang rubel dalam transaksi untuk melawan sanksi ekonomi Amerika Serikat (AS) dan UE.

Sebagai kampiun teknologi transisi energi, Jerman harus terkena imbas dari perang di Ukraina yang belum tahu kapan berakhir. Seperti diberitakan The Guardian, 3 Maret 2022, agar bisa bertahan tanpa ketergantungan pada impor gas Rusia, Jerman dan negara UE lainnya, telah memberlakukan kebijakan efisiensi energi. Masyarakat diminta menghemat energi dengan menurunkan suhu thermostat di rumah hingga 1 derajat Celsius.

LANGKAH STRATEGIS

Eropa selama ini sangat tergantung pada Rusia untuk minyak dan gas. Menurut Badan Energi Internasional (IEA), How Europe can cut natural gas imports from Russia significantly within a year, pada 2021, UE mengimpor 155 miliar meter kubik gas alam dari Rusia, menyumbang sekitar 45 persen dari impor gas UE dan hampir 40% dari total konsumsi gasnya. Dan lebih dari seperempat minyak mentah impor UE berasal dari Rusia (www.iea.org/3/3/2022).

Sebagai salah satu pengekspor terbesar gas dunia, Rusia adalah negara yang memanfaatkan sumber daya gasnya untuk kepentingan geopolitiknya. Salah satu strateginya dengan memanipulasi aliran energinya untuk menjaga loyalitas negara-negara mitra. Dalam perang di Ukrania, Rusia menggunakan kelimpahan gasnya sebagai senjata ekonomi dan politik.

Tak heran, jika setiap negara di UE memberi respons berbeda terkait kebijakan embargo produk gas Rusia, karena begitu berartinya gas bagi mereka. Proposal pelarangan impor gas dari Rusia, sebagai bentuk dari sanksi ekonomi terhadap Rusia, dianggap akan memperumit keamanan energi mereka, bisa memicu lonjakan harga, dan memukul balik menjadi krisis energi di Eropa.

Pengalaman Jerman adalah representasi kasus yang mewakili banyak negara di Eropa. Sedemikian berat tekanan dari krisis energi akibat perang di Ukraina, Jerman sempat memunculkan wacana tiga pembangkit nuklirnya (PLTN) yang sudah ditutup, agar diaktifkan kembali. Namun pemangku kepentingan PLTN di Jerman tidak setuju, karena pertimbangan pengalaman buruk di Chernobyl (1986) dan Fukushima (2011).

Seberat apa pun tantangan krisis energi di Eropa, keberlanjutan transisi energi global dan upaya mengurangi impor gas Rusia, harus dijadikan peluang bersejarah. Dengan cepat UE telah mengambil langkah strategis memadukan “Kesepakatan Hijau Eropa” dengan saran 10 Poin Rencana dari IEA, yang memberikan panduan praktis untuk mengurangi ketergantungan Eropa pada impor gas Rusia.

Komisi Eropa juga telah menyepakati REPowerEU, yang akan fokus pada fase penghentian gas Rusia secara teratur dan terjangkau pada 2027 (ec.europa.eu/18/5/2022).

KOMITMEN TRANSISI ENERGI

Paradoks berikutnya adalah ketimpangan peta jalan transisi energi, antara negara-negara maju dengan negara berkembang. Paradoks terjadi ketika negara-negara kaya, termasuk di Eropa Barat, telah membuka peluang penggunaan batubara, termasuk opsi pemanfaatan nuklir, untuk mengatasi krisis energi mereka. Sedang pada saat yang sama, negara-negara miskin dan berkembang, didesak mengadopsi penggunaan energi ramah lingkungan yang membutuhkan investasi besar.

Transisi energi sebagai upaya mencegah pemanasan global, sesuai komitmen Kesepakatan Paris 2015, harus terus dilanjutkan dengan mengedepankan transisi yang adil. Sejalan dengan komitmen internasional pada perubahan iklim, EBT menjadi keharusan untuk dikembangkan. Dalam transisi energi, porsi EBT perlu diperbesar melalui subtitusi energi fosil dengan teknologi hijau yang ramah lingkungan.

Menjawab tantangan transisi energi saat ini, sebagai Presidensi G-20, Indonesia bisa menjadi mediator kelompok negara maju dan negara berkembang. Dengan potensi EBT sebesar 3.683 gigawatt (GW), Indonesia bisa menjadi episentrum transisi energi negara-negara berkembang. Pada pertemuan G-20 di Bali, November 2022, selain dapat menunjukkan capaian transisi energinya mewakili negara berkembang, Indonesia dapat mendesakkan transisi yang adil dan kemitraan energi hijau untuk menerapkan solusi menuju nol bersih.

Kemitraan adalah kata kunci yang semakin penting dan menjadi kekuatan untuk membangun ekonomi global atas dasar energi bersih. Beberapa negara dapat meyumbangkan pengetahuan mereka tentang transisi energi dengan mengembangkan teknologi nol-karbon, yang lain memiliki kondisi alami untuk menyediakan energi hijau. Kemitraan “win-win” perlu diciptakan untuk transisi energi yang adil, terjangkau, dan berkelanjutan, yang juga dapat menciptakan peluang pekerjaan baru.

Bagi Indonesia, dampak geopolitik perang di Ukraina pada krisis energi global, terutama di Eropa, harus dijadikan pelajaran untuk membuat ketahanan dan keamanan energi kita lebih tangguh. Ketahanan berarti cadangan energi harus cukup dan tidak terputus, serta perlunya mendiversifikasi rute pasokan untuk mengimbangi gangguan pasokan yang tiba-tiba. Keamanan energi berkaitan dengan investasi untuk memasok energi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Keamanan energi penting pada kemampuan sistem energi untuk bereaksi segera terhadap perubahan mendadak dalam keseimbangan pasokan-permintaan.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button