BeritaPekerja.Com | Jakarta – Dana OTSUS dan dana APBD diduga tidak transparan, hal ini harus diawasi dan diaudit secara serius. Sekitar puluhan mahasiswa yang menamakan diri mereka dari Ikatan Masyarakat Peduli Hukum Indonesia (IMPH) dan sekelompok mahasiswa asal Mamberamo Raya, Papua, telah melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Kementerian Dalam Negeri, Kamis, (16/02/2023).
Mereka menyoroti pengelolaan dana OTSUS dan APBD di kabupaten tersebut yang dinilai tidak transparan.
Para demonstran mempertanyakan bagaimana dana Pendidikan dikelola di kabupaten Mamberamo Raya, karena mereka melaporkan bahwa beasiswa Pendidikan bagi mahasiswa asal daerah tersebut tidak diberikan secara penuh dan tidak transparan, hal ini turut mengakibatkan mereka terancam untuk drop out karena tidak ada uang kuliah yang dibayar ke kampus.
IMPH mengkritik bentuk pengelolaan dana OTSUS dan APBD yang tidak diawasi dengan serius oleh pemerintah pusat dan mendorong Lembaga seperti Kemendagri, KPK RI, BPK RI, Kejaksaan Agung RI dan PPATK untuk bersinergi dalam mengawasi setiap rupiah yang dipakai untuk kesejahteraan masyarakat, terutama dalam segmen Pendidikan.
“Sumber Daya Manusia asal Papua akan terus tertinggal jika masalah Pendidikan dan kesejahteraan tidak diatasi dengan baik. Pemerintah Pusat perlu intervensi secara serius, kami akan mendukung penuh,”ujar Samuel Pitawa, koordinator aksi lapangan kepada BeritaPekerja.Com dalam keterangan rilisnya, Senin, (20/02/23).
“Banyak fakta dilapangan bahwa pengelolaan dana tidak transparan dan kami akan terus tertinggal dalam kemiskinan jika ini dibiarkan,”tambah Samuel
Pihak Kementerian Dalam Negeri merespons aksi tersebut dengan menerima aduan dari IMPH dan bersedia untuk melakukan koordinasi bersama dalam audiensi mendatang agar permasalahan penggunaan dana OTSUS di Papua dapat diatasi dengan baik.
“Kami berterima kasih atas sikap kooperatif pihak Kementerian Dalam Negeri, merespon aduan dan kritik kami, serta kedepan akan ada pertemuan audiensi. Kami akan kawal Kementerian Dalam Negeri untuk mengawasi dana OTSUS, berikutnya kami akan aksi di depan Gedung KPK RI perihal masalah serupa,” pungkas Samuel Pitawa. (*/Ags)
