BeritaPekerja.Com | Sumut – Kedaulatan pangan masih menjadi salah satu problem utama yang dihadapi Indonesia. Meskipun sebentar lagi akan ada perubahan dalam tatanan politik, kedaulatan pangan seharusnya tidak tergeser dari prioritas utama pemerintahan.
Data Impor tahun 2023 masih sangat tinggi, beras 3,06 juta ton (US$1,79 miliar), gula 5,07 juta ton (US$2,88 miliar), bawang putih 0,57 juta ton (US$0,66 miliar), daging lembu 0,24 juta ton (US$0,86 miliar), dan jagung 1,35 juta ton (US$0,42 miliar).Ketergantungan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri secara mandiri.
Kedaulatan pangan bukan sekadar tentang memastikan ketersediaan cukup di pasar. Ini adalah tentang kemampuan suatu bangsa untuk mengontrol produksi, distribusi, dan konsumsi pangannya sendiri, tanpa terlalu bergantung pada negara lain.
“Kedaulatan pangan jadi faktor kunci stabilitas terhadap fluktuasi harga global dan gangguan rantai pasokan internasional,” kata Lamhot Tuah Saragih, selaku Ketua terpilih pada gelaran MUSDA DPD JAMAN SUMUT periode 2024-2029.
Untuk tahun 2024 ini, pemerintah menetapkan impor pangan sebesar 12.437.218 ton. Terdiri dari impor beras, gula, bawang putih, daging lembu, dan jagung. Jumlah tersebut telah ditetapkan dalam Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS NK), yang diputuskan melalui rapat terbatas (ratas) oleh pemerintah.
Keprihatinan akan tingginya impor produk hortikultura juga mencuat dalam diskusi Musda JAMAN Sumut. Meskipun Sumatera Utara memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan hortikultura, kenyataannya, masih banyak buah-buahan dan sayuran yang diimpor. Ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pertanian dan distribusi lokal yang harus segera diatasi.
“Sebagai petani kami prihatin, namun apa yang sudah baik dari pemerintahan Presiden Jokowi wajib dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo ke depan, karena pembangunan kedaulatan pangan tidak mudah, butuh waktu yang lama dengan komitmen yg tinggi dari semua stakeholder,” terang aktifis petani ini.
Lamhot yang juga aktifis dan petani ini meyakini bahwa Prabowo sebagai mantan Jendral di militer pasti tau bahwa kedaulatan pangan adalah pondasi bagi ketahanan nasional. Beberapa rekomendasi strategis MUSDA adalah harus meningkatkan investasi dalam sektor pertanian, Infrastruktur pertanian yang modern, akses ke teknologi pertanian canggih, serta penyediaan bibit unggul dan pupuk berkualitas harus menjadi fokus utama.
“Banyak petani di Indonesia masih menggunakan metode tradisional yang kurang efisien. Padahal Negara lain sudah menerapkan teknologi seperti sensor tanah, drone untuk pemantauan tanaman, dan sistem irigasi pintar perlu kita tiru,” jelasnya.
Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran sebagai penerus Presiden Jokowi, harus menyadari bahwa kedaulatan pangan tidak bisa dicapai tanpa kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat.
“Melalui forum Musda JAMAN Sumut 2024, kami mendukung pemerintah saat ini dan yg akan datang menunjukkan komitmen kuat mewujudkan ketahanan pangan dan semua pihak harus dilibatkan dalam upaya ini agar strategi yang diimplementasikan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Agus BM Butarbutar, SE, Ketua DPD JAMAN SUMUT periode 2019-2024 usai menyerahkan tongkat komando kepada kepemimpinan yang baru mendukung segala proses jalannya MUSDA dan berpesan agar senantiasa mengibarkan bendera JAMAN SUMUT sekitarnya agar semakin progres menata dan melaksanakan segala program kerja-kerja JAMAN sesuai AD/ART organisasi. Kemudian dapat mengimplemenrasikan PANCALOGI JAMAN yaitu Kedaulatan Pangan, Energi, Kemaritiman, IPTEK dan Industrialisasi.
“Kedaulatan pangan bagian dari turunan PANCALOGI JAMAN semestinya menjadi bagian perhatian penuh oleh pemerintah khususnya di daerah Sumut ini, agar masyarakat berdaulat menikmati hasil usaha petani,” ujar Agus.
Tambah Agus, JAMAN akan berkolaborasi kepada semua pihak terkait seluruh kepentingan rakyat dan kemakmuran rakyat secara berkelanjutan demi pencapaian kemakmuran ekonomi yang signifikan.
“JAMAN SUMUT tentu siap berkolaborasi kepada semua pihak apa yang menjadi pencapaian terbaik dalam kepentingan rakyat terkhusus keberpihakan ekonomi kerakyatan,”pungkasnya.
