NewsSosial Masyarakat

PP PMKRI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Rencana Kenaikan PPN 12%.

BeritaPekerja.Com | Jakarta – Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) menyoroti rencana pemerintah untuk menaikan Pajak Penambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025. PP PMKRI minta Menteri Sri Mulyiani tinjau ulang rencana tersebut.

Presidium Gerakan Kemasyaratan PP PMKRI, Raymundus Yoseph Megu menyampaikan, geliat ekonomi di Indonesia belum terlihat stabil pasca pandemi. Pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan masih tinggi, bahkan terjadi penyusutan pekerjaan formal.

“Maka dari itu, pemerintah harus terbuka dan transparan terhadap peraturan dan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya terkait kenaikan PPN 12%, baik dalam menyampaikan rencana, sosialisasi, dan implementasinya yang akan berlaku pada 1 Januari 2025 mendatang,” ucapnya kepada BeritaPekerja.Com dengan keterangan tertulisnya, Selasa, 26/11/2024.

PP PMKRI pun mendorong pemerintah untuk mendengarkan aspirasi rakyat dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam merumuskan setiap peraturan dan kebijakan publik. Hal ini guna memastikan kebijakan pemerintah benar-benar mencerminkan kebutuhan sesungguhnya rakyat apa yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan.

“Pemerintah perlu ada kajian yang komprehensif dan melakukan sosialisasi masif sebelum diimplementasikan. Apalagi geliat ekonomi yang belum terlihat stabil pasca pandemi. PHK banyak terjadi dan pekerjaan formal menyusut,” terang Raymundus.

Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintah harus terbuka terhadap peraturan dan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya terkait kenaikan PPN 12%.

Ia menilai akibat tidak transparan, kebijakan ini akhirnya menimbulkan polemik di masyarakat. PP PMKRI pun mendorong pemerintah harusnya terbuka soal rencana pajak ini akan digunakan untuk apa dan memastikan bisa digunakan dengan baik.

PP PMKRI mencatat rencana kenaikan PPN 12% ini juga akan berdampak pada pengeluaran masyarakat. Setidaknya, PP PMKRI menilai rencana ini akan berpengaruh ke konsumsi rumah tangga, penurunan kinerja produksi perusahaan, PHK, merosotnya minat investasi, dan target pertumbuhan akan sulit dicapai.

“Ini menjadi dampak, masyarakat kita yang menengah ke bawah yang mengalaminya,” ucap Raymundus.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button