BeritaPekerja.Com | Simalungun – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Pematangsiantar-Simalungun (GMKI-SS) menyoroti kinerja Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih yang dimana Intensitas kehadiran Bupati Simalungun dalam berbagai agenda seremonial akhir-akhir ini menimbulkan pertanyaan serius di tengah masyarakat Simalungun. Di saat daerah masih bergulat dengan persoalan infrastruktur, pelayanan publik, dan penguatan ekonomi masyarakat desa, publik justru lebih sering disuguhi dokumentasi kegiatan simbolik dibandingkan laporan capaian kinerja yang terukur.
Ketua Cabang GMKI-SS, Yova Ivo Cordiaz Purba, menilai hingga saat ini belum terlihat terobosan signifikan yang mampu menjawab persoalan mendasar di Kabupaten Simalungun.
“Sejumlah ruas jalan di beberapa kecamatan masih dikeluhkan warga, pelayanan administrasi belum sepenuhnya efisien, serta optimalisasi potensi pertanian dan UMKM belum menunjukkan percepatan yang berarti. Namun, agenda seremonial yang terus di publikasi terus berjalan seolah-olah semua persoalan telah tertangani dengan baik,” katanya kepada Berita pekerja.Com, Jumat, (13/02/2026).
Yova juga menilai bahwa pemimpin daerah seharusnya tidak terjebak pada rutinitas simbolik saja.
“Seremoni tanpa evaluasi dan pengawasan yang kuat hanya akan menghasilkan kesan kerja, bukan hasil kerja. Publik membutuhkan transparansi capaian program, kejelasan indikator keberhasilan, serta keberanian mengambil langkah korektif terhadap perangkat daerah yang tidak efektif,” ujarnya.
Sekretaris Cabang GMKI-SS, Flora Simbolon, turut menyampaikan bahwa hingga sampai hari ini Bupati Simalungun belum menunjukkan gebrakan nyata dalam membangun Simalungun.
“Yang sering terlihat di publik justru kegiatan seremonial yang tidak jelas apa tujuannya untuk kemajuan Kabupaten Simalungun sehingga publik mempertanyakan kemampuan Bupati dalam memimpin daerah ini,” ucap Flora
Lanjut Flora, rakyat Simalungun butuh hasil kerja nyata, bukan pencitraan yang terus di publikasi. Bupati dan Wakil Bupati Simalungun harus berhenti sibuk dengan tampilan luar dan mulai fokus menyelesaikan masalah yang benar-benar dirasakan masyarakat.
GMKI-SS menegaskan bahwa jabatan Bupati adalah amanah rakyat, bukan sekadar posisi representatif. Waktu dan energi kepala daerah seharusnya difokuskan pada penguatan tata kelola, percepatan realisasi anggaran yang tepat sasaran, serta memastikan setiap kebijakan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Simalungun.
Jika hanya sekedar agenda simbolik lebih dominan daripada kerja strategis, maka wajar bila publik mempertanyakan arah dan prioritas bupati saat ini. Pada tanggal 20 Februari yang akan datang Bupati Simalungun akan genap 1 tahun sebagai orang nomor 1 di Simalungun. Oleh karena itu sudah seharusnya Bupati berbenah diri dan menunjukkan kerja nya untuk Simalungun. Simalungun membutuhkan pemimpin yang bekerja dalam sunyi namun berdampak nyata, bukan pemimpin yang sibuk terlihat aktif di publik tetapi minim progres nyata di lapangan.
“GMKI-SS sebagai bagian dari masyarakat yang peduli terhadap kemajuan daerah, kami mendorong Bupati Simalungun untuk melakukan evaluasi menyeluruh di lingkup Pemkab Simalungun dan memastikan fokus pemerintahan kembali pada substansi yaitu pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat agar terwujudnya pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan bertanggung jawab,” pungkasnya (Ags).
