ArtikelSiantar Simalungun

Revisi UU MD3, Sekilas Catatan Penting.

Oleh : Yafanus Buulolo

BeritaPekerja.Com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru saja mengesahkan dalam rapat paripurna tentang UU Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).

Dalam pengesahan itu ada beberapa poin atau pasal yang direvisi, dimana poin-poin atau pasal-pasal tertentu sangat kontroversial. Sehingga ada beberapa kelompok/perorangan yang sudah mengajukan Judicial Review (Uji Materi/PK) ke Mahkamah Konstitusi.

Poin-poin atau pasal-pasal tersebut, yaitu Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, Pasal 245 ayat (1). Berikut bunyinya (sumber HUKUMONLINE.COM) : Pasal 73 ayat (3) berbunyi “Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Ayat (4)-nya menyebutkan, “Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, dan atau warga masyarakat yang dipanggil paksa.

Pasal 122 huruf k berbunyi, mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR,”.

Pasal 245 ayat (1) berbunyi “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).”

Dalam hal itu, bicara hak Imunitas tercermin dari dua pasal yang bertolak belakang dalam UU MD3, yakni Pasal 73 dan Pasal 245. Pada Pasal 73 yang mengatur tentang fungsi pengawasan DPR, salah satunya berisi tentang DPR bisa memanggil paksa seseorang untuk diperiksa melalui permintaan tertulis kepada Kapolri. Di sisi lain, anggota DPR tidak bisa begitu saja dipanggil aparat penegak hukum, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka terkait kasus pidana, tanpa izin dari presiden. Pemanggilan anggota DPR kini harus melalui pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagaimana tertera dalam Pasal 245.

Pasal imunitas yang diterapkan oleh DPR saat ini telah melanggar konstitusi. Dimana Pasal itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014 lalu, melalui putusan Nomor 76/PUU-XII/2014. Maka semestinya norma serupa tidak sah untuk dihidupkan kembali.

Kedua pasal ini mengindikasikan strategi DPR dalam melangkah di masa mendatang. Dengan modal dua pasal itu, ke depannya DPR memainkan strategi defensif ketika berhadapan dengan hukum, tapi begitu ofensif saat memanggil paksa seseorang. Maka, sudah pasti bahwa DPR terindikasi sedang membangun lembaga yang paling suprematif di atas semua lembaga negara lainnya, baik eksekutif maupun yudikatif.

Keistimewaan kewenangan dan hak DPR ini akan berimplikasi buruk bagi penegakan hukum dan proses demokrasi di Indonesia. Sebab anggota DPR nantinya dikhawatirkan akan banyak menggunakan pasal 245 untuk mengelak ketika diduga memiliki kasus hukum. Dan juga dikhawatirkan menjadi ‘tameng’ untuk melindungi perilaku koruptif dan penyalahgunaan kewenangan yang tak sehat dari para anggota DPR agar terhindar dari proses hukum.

Padahal, kewenangan pemanggilan paksa di Indonesia hanya dimiliki oleh aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaaan, maupun KPK. Sedangkan DPR secara kewenangan merupakan legislatif bukan yudikatif, yang terbatas pada fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi.

Dalam asas equality before the law (persamaan di hadapan hukum), norma baru yang dibuat di dalam UU MD3 itu sangat melanggar prinsip umum hukum. Sebab pada prinsipnya, aturan yang sudah disahkan itu menyalahi prinsip rule of law, merusak makna sistem check and balances, dan bertentangan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab melalui undang-undang tersebut, DPR menambah kekuasaannya sebagai badan legislatif dengan kekuasaan penegakan hukum bahkan melampaui kewenangan penegak hukum.

Hal ini sangat mencerminkan bahwa DPR sedang membangun tembok tebal yang semakin menjauhkan lembaga perwakilan dari publik yang diwakili serta membuka jalan menuju kelembagaan DPR yang lebih koruptif. Dan demokrasi kita sedang di ambang kehancuran

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button