PeristiwaSosial Masyarakat

KH.Masdar: Hoaks serta Ujaran Kebencian Mencabik-cabik Keutuhan Bangsa

BeritaPekerja.com | JAKARTA – Tokoh Nahdlatul Ulama, KH. Masdar Farid Mas’udi menyatakan bahwa rasa kebhinnekaan tidak boleh lekang atas dasar kepentingan elektoral semata dan sementara.

Ia mengatakan, Indonesia adalah negara paling multikuktural dan hal tersebut adalah sebuah keniscayaan. Kebhinnekaan adalah milik semua warga negara Indonesia yang harus dijaga.

Hal ini disampaikannya dalam Diskusi Publik Institute for Indonesia Local Policy Studies (ILPOS) dengan tema ‘Menjadi Pemilih Cerdas Melawan Maraknya Hoaks dan Ujaran Kebencian Jelang Pemilu 2019’, pada Kamis (10/1/2019) di Matraman, Jakarta.

KH.Masdar juga menyampaikan tentang berbahayanya tindakan pelaku hoaks dan ujaran kebencian yang telah mencabik-cabik keutuhan bangsa.

“Para elit politik seharusnya mengedepankan persatuan dan kesatuan demi kekayaan keberagaman yang ada di Indonesia. Warga negara Indonesia juga harus lebih bijak dalam membaca konten-konten negatif yang saat ini semakin mudah didapatkan di media sosial,” katanya.

Pengamat Etika Komunikasi, Dodi Lapihu menjelaskan tentang perkembangan teknologi yang memiliki dua wajah yang saling bertentangan.

“Pada satu sisi teknologi mampu menciptakan perubahan ekonomi, sosial, politik, dan ketahanan bangsa. Di sisi lain, teknologi mampu memecah-belah bangsa akibat derasnya arus komunikasi yg bermuatan hoaks dan fitnah.

Penyebaran hoaks melalui media sosial dapat menggiring opini publik sehingga mempolarisasi masyarakat dengan informasi palsu yang bersifat tendensius dengan sentimen terhadap SARA,” ujarnya.

Menurut Dodi yang merupakan dosen di Universitas Katolik Atma Jaya ini, apabila hal ini dibiarkan, maka Indonesia semakin dekat dengan era post-truth, dimana masyarakat tidak lagi percaya dengan fakta obkektif, melainkan hanya percaya dengan informasi yang sesuai dengan keyakinan atau seleranya saja.

“Menjelang pesta demokrasi, penyebaran hoaks akan semakin marak. Masyarakat harus benar-benar jeli membaca berbagai informasi di media sosial. Para elit politik dan tokoh masyarakat juga harus mengedepankan etika komunikasi, yakni menyampaikan informasi yang benar, bukannya fitnah ataupun bermuatan kebencian,” pungkasnya.

Sementara itu, Kasubdit III Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Pol. Kurniadi mengatakan bahwa pelaku penyebar hoaks dan ujaran kebencian akan dihukum sesuai Undang-Undang yang berlaku.

“Kita punya cara sendiri demi menegakkan hukum sesuai pelanggaran yang dilakukan. Hingga saat ini, Direktorat Tindak Pidana Siber telah menemukan ribuan akun hoaks, ujaran kebencian, dan akun-akun radikal,” ujarnya.

Namun, Kurniadi mengatakan pihaknya tidak memasang kaca mata kuda dalam menangani para pelaku tersebut namun menggunakan pendekatan restoratif justice.

“Karena kita memandang perkembangan teknologi kita itu terlalu cepat, budaya kita itu masih menyesuaikan perkembangan teknologi itu,” kata Kurniadi.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button