SIANTAR – Ketua Sumut Watch Daulat Sihombing SH MH melalui Konfrensi Pers terkait Isu pencalonan kembali Hefriansyah,SE MM sebagai Calon Walikota Siantar Periode 2020 -2025.
Melalui Suratnya No: 122/SW/X/2019, Tertanggal 10 Oktober 2019 yang telah dikirimkan kepada Ketua Umum DPP PDIP dengan tembusan Ketua DPD Sumut dan DPC Pematangsiantar meminta agar Megawati Sukarno Putri tidak mengajukan Hefriansyah SE MM sebagai Calon Walikota Pematangsiantar, Periode 2020 – 2025.
Menurut Daulat, pertama, sejak beberapa tahun menjabat sebagai Walikota Pematangsiantar Sdr Hefriansyah SE MM, terbukti tidak memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai sebagai Walikota untuk mengelola birokrasi dan pemerintahan, termasuk tidak memiliki kemampuan intelektual untuk mengelola komunikasi politik, sehingga pernyataannya terus mengundang protes dan kecaman.
Kedua, sejak Sdr. Hefriansyah, SE, MM menjadi Walikota Pematangsiantar, tertanggal 22 Februari 2017, ia juga tidak memiliki legitimasi dan wibawa yang cukup secara sosiologis maupun secara politik sebagai pemimpin pemerintahan Kota Pematangsiantar. Terbukti hampir semua keputusan politiknya selalu ditentang dan dijadikan bulan- bulanan oleh pimpinan/ anggota dewan, pers, LSM, komunitas maupun pemerhati publik.
Contohnya ujar Daulat pembangunan Tugu Raja Siantar Sang Nawaluh senilai Rp 13 Miliar yang telah dimulai sejak Nopember 2018. Namun pengerjaannya terpaksa dihentikan karena mendapat perlawanan massif dari entitas Simalungun maupun komunitas warga lainnya yang menentang dan memperotes keras lokasi pembangunan tugu, sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 913 juta lebih sesuai temuan BPK.
Lebih lanjut Hefriansyah terus mendapat hujatan setiap kali pengangkatan pejabat eselon Pemko, karena kerap berlangsung secara sewenang- wenang, seperti penempatan “orang- orang tertentu” dalam dua atau tiga jabatan rangkap, atau menempatkan “orang- orang tertentu” dalam status Pelaksana SKPD selama bertahun- tahun tanpa peduli aturan dan di sisi lain menelantarkan sejumlah PNS mantan eselon 2 atau 3 dalam status tanpa jabatan alias nonjob.
Ketiga Hefriansyah SE MM juga terus mendapat “kecaman” dari masyarakat karena dirinya tidak memiliki “sence of crisis”. Sejumlah pejabat birokrasi Pemko yang telah ditetapkan sebagai TERSANGKA tindak pidana korupsi, namun tetap dibiarkan bahkan dipelihara dalam kedudukan dan jabatannya, tanpa peduli dengan dampak dan segala akibatnya.
Contoh : Kadis Kominfo, Posma Sitorus, Sekretaris Kominfo, Acai Tagor Sijabat, mantan Dirut PD.PAUS, Herowhin Sinaga, dan lain- lain.
Keempat, pers setempat menjuluki Sdr. Hefriansyah SE MM sebagai Walikota pelanggan Aparat Penegak Hukum, karena rekam jejaknya yang telah berkali- kali diperiksa sebagai saksi dalam beberapa perkara dugaan tindak pidana korupsi di KPK dan Polda Sumut. Diantaranya, dugaan keterlibatan Sdr. Hefriansyah, SE, MM dalam perkara tindak pidana korupsi mantan Bupati Batubara, H OK Arya Zulkarnaen SH MM, yang hingga kini masih mengambang di KPK
Dugaan keterlibatan Hefriansyah,SE MM dalam tindak pidana korupsi hasil OTT Polda Sumut di Dispenda Kota Pematangsiantar dan dugaan keterlibatan Sdr.Hefriansyah SE MM dalam tindak pidana penggelapan uang senilai Rp.1.7 M yang sempat menjadikan Sdr.Benny Herianto Sihotang (mantan Dirut PDPHJ) sebagai Tersangka.
Berdasarkan alasan itulah menurut ketua Sumut Watch ini berkesimpulan bahwa Sdr. Hefriansyah, SE MM tidak memiliki kapasitas dan kompetensi sebagai Walikota. Oleh karena ia meminta Ketua Umum DPP PDIP Megawati Sukarno Putri dan jajarannya agar tidak mengajukan Sdr.Hefriansyah, SE MM sebagai Calon Walikota Pematangsiantar Periode 2020–2025,” ujarnya.
Menutup siaran persnya, Daulat mengatakan bahwa sebagai Parpol pemenang Pileg 2019, hendaknya PDIP benar- benar mampu mengagregasi aspirasi dan kepentingan konstituennya.
Oleh karena faktanya menurut Daulat, Sdr. Hefriansyah, SE, MM sebagai Walikota Pematangsiantar telah terbukti tidak memiliki kapasitas maupun kompetensi untuk mengelola birokrasi dan pemerintahan maka demi kepentingan warga Siantar, PDIP sebaiknya mencari figur lain yang lebih mumpuni,” tutupnya. (rel)