Oleh : Yafanus Buulolo, SH
Siantar | BeritaPekerja.Com
Melihat dinamika politik yang sedang bergolak di Kota Pematangsiantar sekarang ini, tentu semua pihak ingin memposisikan dirinya dalam mencari peluang-peluang besar pada proses dinamika politik ini. Apabila kita menganalisa tentang situasi politik kota ini, maka sudah pasti banyak hal yang menuai argumen para politisi, akademisi, praktisi, pemuda dan seluruh kalangan masyarakat.
Seperti kita lihat di media sosial yang sedang digumuli oleh para netizen sekarang ini adalah tentang rencana anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematangsiantar tentang permintaan pengadaan mobil dinas.
Bila rencana ini kita sandingkan dengan keadaan politik yang sedang bergejolak di kota Pematangsiantar saat ini, tentu rencana itu adalah rencana yang tidak masuk diakal atau rencana pencari celah keuntungan saja.
Ketika kita lihat lebih jauh tentang fungsi seorang wakil rakyat, tentu dalam proses perencanaan pengadaan mobil dinas ini sudah jauh melenceng dari apa sesungguhnya fungsi wakil rakyat itu. Ditambah lagi bila kita menelaah lebih jauh bahwa wakil rakyat itu harus lebih mendahulukan kepentingan umum.
Kalau kita lihat tentang apa yang lebih urgent tentang anggaran dari pemerintah, bukanlah pengadaan mobil dinas, tetapi masih banyak hal lain yang lebih penting, seperti penganggaran dana Pilkada Susulan justru lebih urgent, dan masih banyak lagi hal lain termasuk perbaikan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lainnya lagi.
Tetapi jika kita bertanya, mengapa bila anggaran tentang Pilkada susulan ini dibutuhkan malah pihak DPRD dan Pemerintah Kota justru memperumit, padahal hal ini sangat urgent untuk kepentingan umum.
Padahal jika persoalan anggaran pengadaan mobil dinas yang notabene kepentingan mereka sendiri dan bukan kepentingan umum tidak ada faktor penghambat atau hal-hal yang memperumit. Apakah karena kepentingan ini untuk mereka sendiri?
Maka melihat hal seperti itu, bila anggota DPRD kembali menelaah kembali fungsinya, tentu pengadaan mobil dinas ini akan diberhentikan dan kepentingan umum lain yang lebih diutamakan.
