BeritaPekerja.Com | Semarang – Isu seputar komunisme dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang kembali muncul belakangan ini disebut telah ditunggangi oleh sejumlah kelompok demi kepentingan politik dan kekuasaan. Isu tersebut diprediksi akan semakin marak pada 2018 atau jelang pemilihan presiden 2019 mendatang.
Pendapat itu dikemukakan oleh Komandan Densus 99 Asmaul Husna Gerakan Pemuda Ansor Mohamad Nuruzzaman dalam diskusi bertema Menjaga Indonesia di Hotel Quest Semarang, Sabtu (23/9).
Nuruzzaman tak menunjuk hidung pihak yang menunggangi isu PKI dan komunisme, namun dia meyakini kepentingan politik di balik isu PKI terkait erat dengan kontestasi di pemilihan presiden 2019.
Lihat saja nanti 2018, pasti isu PKI ini jadi lebih parah karena jelang Pilpres 2019. PKI itu isu yang seksi untuk diplintir karena PKI itu komunis, komunis itu identik antiagama sehingga mudah dimakan dan diolah oleh beberapa kelompok yang mengatasnamakan agama untuk tujuan politis”, ujar Nuruzzaman.
Nuruzzaman juga menganggap isu PKI yang berkembang saat ini sudah terlalu berlebihan. Menurut dia, kebangkitan komunisme dan PKI tidak realistis mengingat PKI telah lama dibubarkan dan ideologinya telah dilarang.
“Persoalannya bukan polemik atau kontroversi, tapi kita ini siap atau tidak diajak kontroversi ini. Siap dalam mempertahankan kebudayaan ini”, ujar Prie GS.
Isu PKI kembali marak setelah sejumlah pihak, termasuk Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyerukan prajuritnya untuk menggelar acara nonton bersama film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI.
Film itu sempat dihentikan penayangannya pada awal masa reformasi, 1998 silam, menyusul keberatan sejumlah pihak atas sejumlah peristiwa yang direkonstruksi dalam film garapan Arifin C. Noer itu.
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo menyarankan agar dibuat film G30S/PKI versi baru agar lebih diterima generasi milenia. Prie menilai usulan Presiden itu sebagai hal yang wajar dan bagian dari tawar menawar dalam menafsirkan sejarah 1965.
“Film G30S baru yang digagas pak Jokowi ini sah-sah saja, karena ini bagian dari tawar menawar dari proses tafsir kebudayaan dan sejarah. Jangan apriori dulu, biar saja ini nanti ‘berperang’. Sejarah memiliki hukum verifikasi,” kata Prie
