SIMALUNGUN – Bantuan sosial yang di salurkan oleh Pemerintah Pusat di Kabupaten Simalungun untuk tiap nagori tampaknya masih bermasalah.
Pasalnya masyarakat yang seharusnya layak menerima bantuan ternyata tidak menerima disebabkan namanya tidak tercantum dalam daftar penerima bantuan sosial
Mirisnya keluarga yang mapan secara ekonomi justru mendapat bantuan sosial.
Menurut seorang Kepala Desa di Kecamatan Bandar mengatakan daftar nama yang mendapat bantuan bukan kerja dari kepala Desa setempat. Namun petugas Dinas Sosial dari Pemkab Simalungun,”katanya
Informasi yang dihimpun dari beberapa kepala desa di kecamatan Bandar Huluan seperti : Nagori Naga Jaya II, Naga Soppa, Tanjung Kataran, Naga Jaya I, Dolok Parmonangan merasa keberatan hasil kerja dari Dinas Sosial Kabupaten Simalungun terkait penerima bantuan sosial di daerah tersebut
ketua LSM Pedulu Anak Bangsa (PAB) Simalungun WH Butarbutar kepada media ini mengatakan bahwa pendaftaran nama penerima bantuan sosial masih kurang baik, terbukti timbulnya keributan di tiap Nagori. pasalnya yang mendapat Program Keluarga Harapan (PKH) mendapat lagi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Yang paling parahnya yang mendapat bantuan sosial rata- rata keluarga yang ekonominya lumayan. Sedangkan keluarga yang tempat tinggalnya menumpang dan pekerjaan serabutan tidak dapat bantuan sosial.
Lebih parahnya terjadi di Nagori Naga Jaya II seorang janda yang mempunyai anak cacat bernama Marta Sinurat hidup miskin juga tidak mendapat bantuan sosial.
R.br.Ginting seorang janda mempunyai 6 orang anak masih kecil, hidup menumpang di sebuah gubuk reot, atap rumbia dengan dinding tepas, pekerjaan mencari kayu api, keluarga ini juga tidak menerima bantuan sosial apapun,”katanya.
WH Butar-Butar menambahkan” agar Dinsos Kabupaten Simalungun merevisi daftar penerima bantuan sosial dan kordinator lapangan dari Dinas Sosial bertugas di kecamatan dapat ditindak tegas,”ujarnya mengakhiri.
