BERITAPEKERJA.COM I JAKARTA – Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat sorotan publik, salah satunya dari Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) EF Pranoto.
PP GMKI juga memberikan perhatian serius dengan banyaknya perwira tinggi Polri yang lolos seleksi administrasi Calon Pimpinan KPK periode Tahun 2019-2023.
Ia mengatakan walaupun secara aturan tertulis seleksi capim KPK dibuka untuk umum, Sebaiknya pimpinan KPK di isi sosok profesional demi menjamin independensi KPK 5 tahun kedepan.
“Pimpinan KPK sebaiknya dari kalangan profesional untuk menjaga kemungkinan adanya intervensi dan hutang budi dari instansi yang merekomendasikannya,” ungkap Pranoto.
Berdasarkan pengumuman Pansel Administrasi Capim KPK, terdapat 192 orang yang lolos dari 378 orang pendaftar.
Dari jumlah yang lolos terdapat 13 orang merupakan Anggota Polri, dan 11 orang diantaranya adalah merupakan Perwira Tinggi Polri aktif.
Informasi yang beredar ke-11 yang lolos tersebut mendapat rekomendasi dari Kapolri Jenderal Tito Kurniawan.
Masih menurut Pranoto, kapasitas dari 13 anggota Polri apa lagi sekelas perwira tinggi memang tidak diragukan. Namun yang paling utama adalah bagaimana menyakinkan masyarakat bahwa nantinya KPK dapat bekerja secara profesional tanpa terikat dengan pimpinan Polri sebagai lembaga yang memberi rekomendasi terlebih mengingat bahwa KPK dan Polri memiliki histori konflik yang tajam.
“Kita semua tau antara KPK dan Kepolisian mempunyai sejarah konflik, lalu hari ini instansi tersebut ingin mengutus para perwira tingginya untuk menduduki pimpinan KPK. Maka tidak berlebihan jika banyak pertanyaan dan kecurigaan kita. Ada apa dan kepentingan apa yang di bawa” tambahnya.
Karena itu ia berharap kepada panitia seleksi untuk objektif dan mempertimbangkn banyak hal dalam menentukan capim KPK termasuk kritik dan masukan dari publik.
“Tidak hanya kapasitas, namun profesionalitas, integritas dan loyalitasnya kedepan terhadap penegakan hukum juga harus menjadi pertimbangan penting dalam memutuskan.
Jangan sampe loyalitas pimpinan KPK lebih besar kepada lembaga Polri ketimbang kepada penegakkan hukum,” katanya menegaskan.
KPK merupakan lembaga yang banyak menarik simpati dan harapan masyarakat terhadap penindakan kasus-kasus korupsi.
PP GMKI berharap KPK dapat dipimpin oleh orang yang benar-benar berintegritas dengan total mendedikasikan dirinya untuk kepentingan bangsa dan pemberantasan korupsi.
“Pelaku tindak pidana korupsi itukan sudah pasti mereka yang mempuyai jabatan dan kekuasaan, sehingga untuk menghindari terjadinya kong-kalikong, maka syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk menjadi pimpinan KPK itu ialah harus steril dari kekuasaan,” tegas Pranoto. (*)
