BERITAPEKERJA.COM I SIANTAR – Walikota Siantar Hefriansyah disebut restui aliran dana pemotongan pengutipan insentif pajak sebesar 15 persen dari pegawai dan tenaga harian lepas (THL) di Kantor BPKD Siantar.
“Pimpinan tersangka Adiaksa yakni Walikota Siantar ikut menentukan besaran dana pengutipan sebesar 15 persen dan diserahkan kepada pemerintah jika ada kegiatan organanisasi dan lembaga yang perlu dibantu.
Dana tersebut disampaikan kepada Walikota Siantar melalui ajudannya Rilan dan Marlon Sitorus dan Sekretaris Daerah (Sekda) Budi Utari melalui pegawai Humas Lodewijk Simanjuntak untuk biaya iklan dan bantuan hari besar agama seperti bantuan hari raya pegawai,” ungkapnya.
Walikota Siantar dan sekda akan diperiksa pada Senen (22/07/2017) terkait hal tersebut.
Hal itu dikatakan oleh Netty Simbolon pengacara Tersangka (AP) kepada media saat melakukan Konferensi Pers Minggu (21/07/2019) di Kedai Kopi Hordja jalan Waldelfad, Pematangsiantar.
Kepala BPKD di Siantar AP selaku tersangka pada 11 Juli 2019 lalu, disebut sedang mengikuti pendidikan (Diklat) di Jakarta selama lebih kurang 4 bulan.
“Adyaksa selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) itu mengetahui adanya OTT di dinas yang dipimpinnya melalui media elektronik yang kemudian dikonfirmasi kepadanya,”ujar Netty.
“Hanya saja bagi PNS dan THL yang tidak bersedia memberikan 15 persen tidak ada hukumnya. Pemberian itu sukarela, gotong royong dan tak memaksa. Tersangka tak pernah memegang dana tersebut yang memegang adalah Bendahara,”ujarnya.
Seperti diketahui Unit Tipikor Polda Sumut melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor BPKD Siantar jalan Merdeka No8, Siantar Barat, Pematangsiantar, Jumat 11 Juli 2019.
Sejumlah pegawai dan tenaga harian lepas (THL) ditangkap dan diboyong ke Mapolda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan.
Dari 19 orang yang diamankan Poldasu 2 orang ditetapkan menjadi tersangka, yakni Kepala BPKD Kota Siantar Adiaksa Purba dan Erni Zendrato sebagai bendahara dan kini ditahan di Polda Sumut. []
