BERITAPEKERJA.COM | JAKARTA – Sahat Martin Philip Sinurat pendiri rumah milenial menyampaikan pelaksanaan kegiatan Seminar Nasional dengan tema ‘Bebersih BUMN dari Radikalisme dan Korupsi serta
Benahi BUMDes menjadi perusahaan Big Data Centre Desa yang dilaksanakan sebagai bentuk kegelisahan generasi milenial terhadap BUMN dan BUMDes sebagai salah satu ujung tombak ekonomi Indonesia.
“Topik ini dibahas ditengah persoalan yang dihadapi BUMN, antara lain Pertamina menghadapi permasalahan kebocoran minyak dan gas di Laut Jawa. Kemudian peristiwa padamnya listrik di separuh Pulau Jawa pada (4/08/2019)
Lalu laporan keuangan Garuda Indonesia yang bermasalah dan mendapat sanksi dari Kementerian Keuangan dan OJK. Selain itu persoalan radikalisme di dalam tubuh BUMN menjadi sorotan selama beberapa bulan terakhir diduga ada simpatisan HTI yang menjabat pada posisi strategis di struktur BUMN.
Kami berharap periode mendatang, pak Jokowi memilih Menteri BUMN yang serius untuk membenahi BUMN agar terhindar dari virus radikalisme dan korupsi,” tegasnya.
Kegiatan tersebut dilaksanakan Senin (12/08/2019) di Gedung Juang 45 Cikini yang dihadiri ratusan peserta dari berbagai organisasi dan lainya.
Hadir dalam seminar ini Taufik Madjid (Dirjen PPMD Kemendes), Fadjroel Rachman (Komisaris PT. Adhi Karya), Budiman Sudjatmiko (Anggota DPR RI) KH. Ahmad Ishomuddin (Rais Syuriyah PBNU), Hotasi Nababan (Pemerhati BUMN), Saddam Al-Jihad (Ketum PB HMI), Agus Herlambang (Ketum PB PMII) dan Irendra Radjawali (Inovator 4.0).
Menurut Fadjroel Rachman radikalisme sudah lama menjadi penyakit karena masuk kepada generasi muda melalui dunia kampus. Selain itu radikalisme juga menyusup ke institusi pemerintahan seperti Kementerian, Pemerintah Daerah dan BUMN.
“Selain BUMN radikalisme juga masuk mempengaruhi institusi negara seperti Polri maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI). Untuk melawan gerakan radikalisme ini dibutuhkan pendekatan yang luar biasa. Tidak bisa dengan cara-cara yang biasa saja.
Karena itu Presiden Jokowi mesti tampil di depan untuk membubarkan dan melawan paham radikalisme yang ingin menghancurkan Indonesia,” ujarnya.
Hadir juga dalam seminar tersebut Budiman Sudjatmiko yang ikut menyampaikan pentingnya memberantas radikalisasi dan korupsi di dalam tubuh lembaga negara maupun BUMN.
“Ini adalah tugas sejarah zaman kita. Sesuatu yang harus dikerjakan oleh semua orang yang cinta negara dan cinta masa depan anak cucunya. Kita harus sama-sama mengembalikan semua milik negara kepada seluruh anak bangsa. Baik kekayaannya maupun nilai-nilainya yang bebas dari korupsi maupun cuci otak yang mengganggu tujuan kita bernegara Indonesia berdasarkan Pancasila,” katanya.
KH.Ahmad Ishomuddin dari PBNU menyampaikan bahwa sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Indonesia terus-menerus menghadapi ujian berat dan besar layaknya penyakit, yakni intoleransi dan radikalisme yang bisa berkembang menjadi terorisme.
“Radikalisme dan intoleransi merupakan bencana besar bagi bangsa Indonesia. Siapapun masyarakat yang intoleran patut ditindak tegas. Kaum radikal yang menentang Pancasila harus diberantas karena bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara,” tegasnya.
Ketua Umum PB HMI, Saddam Al Jihad menyampaikan tentang apa yang dicita-citakan Bung Karno, yaitu Pancasila diharapkan menjadi ideologi dunia. Ideologi Pancasila kemudian menjadi moderasi terhadap ideologi-ideologi lain.
“Ide kreativitas dari tenaga-tenaga muda masih dibutuhkan saat ini. Penting untuk organisasi seperti HMI, GMNI, PMKRI, GMKI maupun PMII untuk kembali masuk ke kampus sebagai tempat mahasiswa belajar nasionalisme dan kebangsaan. Namun untuk kelompok radikal harus kita atasi dan hadapi bersama,” tegasnya.
