BERITAPEKERJA.COM|JAKARTA – Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) Pesimis tehadap kemampuan orang-orang yang duduk di kabinet menteri saai ini. Tantangannya semakin berat, bonus demografi, revolusi digital dan krisis ekonomi global menunggu di depan mata.
“Harapan kami sebagai relawan agar Jokowi mampu memilih menteri yang benar-benar ahli di bidangnya. Toh, bapak Jokowi sudah tidak ada beban, lebih leluasa karena sudah tidak maju kembali sebagai capres pemilu berikutnya,” kata A. Iwan Dwi Laksono, Ketum JAMAN
Tidak dipungkiri parpol telah berjasa pada kemenangan Pilpres 2019 yang lalu, pasti meminta imbalan harga mati untuk kursi menteri. Namun pengumuman kabinet kemarin di luar espektasi relawan, komposisinya yang kasat mata dikabinet yakni sebanyak 47% menteri dari parpol dan 53% dari Profesional.
“Meskipun kami menduga juga kalangan Profesional itu endorse Parpol. kerinduan orang-orang profesional yang menjadi menteri belum bisa terwujud. Sangat out of the box. Duet maut menteri yang berprestasi penjaga kedaulatan energi Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar disingkirkan. Serta menteri lain kesayangan rakyat, sang penjaga gawang kedaulatan maritim Susi Pudjiastuti juga diganti,” ujar ketum JAMAN yang sering disebut IDL ini.
Sangat menyayangkan bapak Presiden tidak menggunakan prinsip the right man in the right place, misalnya menempatkan Nadiem Makarim sebagai mendikbud terkenal dengan terobosan-terobosannya di Gojek.
“Sejauh mana pengetahuan dia tentang pedagogi, pemajuan kebudayaan, problem infrasturktur pendidikan, pendidikan inklusif, link and match pendidikan vokasi, dan sebarek problem di pendidikan tinggi lainnya” tambah IDL
Kemudian Menteri Agama diberikan kepada militer Jenderal (Purn) Fachrul Razi, yang jelas-jelas dua kutub kompetensi yang berbeda antara dunia keagamaan dan dunia militer.
Menurutnya, jika misinya melawan ideologi radikal maka harus dilawan dengan ideologi bukan pendekatan militeristik. Hal tetsebut akan muncul berbagai peryanyaaan.
Termasuk memahami ilmu agama, dalam mengurai benang kusut pada problem minoritas-mayoritas konflik beragama, serta bagaimana kemudian mengahadapi argumentasi kelompok fundamental atau mereformasi birokrasi di internal kemenag.
Nama lain yang menjadi nahan sorotan adalah menteri koperasi dan UKM yang diberikan kepada Teten Masduki. Yang memiliki latar belakang aktivis anti korupsi pendiri Indonesia Corruption Watch (ICW).
“Padahal problem di permasalahan Koperasi dan UKM bukanlah masalah korupsi, tapi bagaimana mereka bisa survive, berkembang dan berinovasi. Kenapa tidak Presiden menunjuk seorang pengusaha sukses yang memahami betul masalah ini,” tutur IDL
Kemudian sosok Wishnutama di posisi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, memang dia dibesarkan di dunia ekonomi kreatif, mampu mengembangkan NET TV, walau belakangan isu yang menerpa bahwa Net TV kesulitan bersaing dengan stasiun TV lainnya.
Lalu bagaimana dengan dunia Pariwisata kita, mampu kah bersaing dengan negara lainnya dan mampu memenuhi target di atas 20 juta wisman tiap tahunnya.
Banyak menyayangkan penempatan posisi menteri sebagai leading sektor maka harus pembagian kerja berdasarkan kemampuan mereka mutlak diperlukan. Relawan tetap pada satu barisan mendukung dan mengawal terwujudnya indonesia maju.
Dalam menunjuk pembantu sebagai menteri adalah hak prerogatif presiden, sebagai relawan tetap mendukung dan berharap akselerasi kerja nyata Kabinet Indonesia Maju tanpa hambatan
“Kami meminta publik harus memastikan, para pembantu Presiden tersebut membuktikan profesionalisme dalam posisi menteri dengan bidang masing-masing,” tutup IDL
